Nurhayatul Kamaliyah
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN DAMPAK PADA KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nurhayatul Kamaliyah; Aan Listiana
CERIA (Cerdas Energik Responsif Inovatif Adaptif) Vol 5, No 6 (2022): Volume 5 Nomor 6, November 2022
Publisher : IKIP Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22460/ceria.v5i6.14753

Abstract

This article’s background by Mr. Nadiem Makarim's statement that welfare must be prioritized so that teacher competence also increases. This statement is in stark contrast to the competency improvement policy contained in the 2003 National Education System Law. Therefore, this arti- cle aims to analyze teacher competency improvement policies. The method used in this study is a systematic review. This method uses a qualitative approach where the researcher summarizes several articles to present more comprehensive and balanced facts. The author took 51 articles which were then reduced to 20 articles to obtain the 10 most relevant and eligible articles. The results of the analysis found that of the 10 selected articles, 5 of them stated that teachers who were already prosperous automatically had their competence increase. While 5 other articles stated the opposite. So the authors conclude that there is no influence of government policies on the competence of PAUD teachers. This is possible if you look at the factors that influence the increase in teacher competence not only based on welfare. Even so, it does not mean that the government can put aside the welfare of teachers. It would be nice if policies to improve compe- tence and welfare go hand in hand.Artikel ini dilatarbelakangi oleh pernyataan Bapak Nadiem Makarim bahwa kesejahteraan harus diutamakan agar kompetensi guru turut mengalami peningkatan. Pernyataan tersebut sangat kontras dengan kebijakan peningkatan kompetensi yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk untuk menganalisis kebijakan peningkatan kompetensi guru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahsystematic review. Metode ini menggunakan peendekatan kualitatif dimana peneliti merangkum beberapa artikel untuk menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang. Penulis mengambil 51 artikel yang kemudian direduksi menjadi 20 artikel hingga didapatkan 10 artikel paling relevan dan memenuhi syarat. Hasil analisis menemukan bahwa dari 10 artikel terpilih, 5 diantaranya menyatakan bahwa guru yang sudah sejahtera secara otomatis kompetensinya ikut meningkat. Sedangkan 5 artikel lainnya menyatakan hal yang sebaliknya. Sehingga penulis menyimpulkan tidak ada pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kompetensi guru PAUD. Hal ini memungkinkan apabila melihat faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kompetensi guru tidak hanya berdasarkan pada kesejahteraan saja. Meskipun demikian, bukan berarti pe- merintah dapat mengesampingkan kesejahteraan guru. Alangkah baiknya apabila kebijakan pen- ingkatan kompetensi dan kesejahteraan berjalan beriringan.