Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jejaring Administrasi Publik (JAP) Khazanah Sosial
Syifa Amania Afra
Department of Public Administration, Universitas Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengadaan Elektronik dan Reformasi Administrasi: Studi Kasus di Korea Selatan, Indonesia, dan India Wahyu Mahendra; Syifa Amania Afra
Jejaring Administrasi Publik Vol. 14 No. 1 (2022): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v14i1.41881

Abstract

Pengadaan publik diperlukan di semua fungsi pemerintahan dan semua sektor, sehingga kesadaran pemerintah akan peran penting pengadaan meningkat di berbagai negara. Baik pemerintah di negara maju maupun berkembang mengalokasikan sejumlah besar anggaran untuk kebijakan pengadaan publik. Di sisi lain, sektor pengadaan menjadi rentan terhadap korupsi. e-procurement merupakan inovasi yang telah digagas oleh berbagai negara untuk mengurangi korupsi. Penerapan e-procurement di berbagai negara dipercaya mampu mengurangi korupsi sehingga dapat mengakselerasi reformasi administrasi di masing-masing negara tersebut. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membandingkan penerapan e-procurement di Korea Selatan, India, dan Indonesia dalam kerangka reformasi administrasi. Artikel ini menggunakan pendekatan konstruktif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara desk research terhadap literatur, dokumen kebijakan, peraturan, dan dokumen lain yang relevan. Penggunaan data yang ada dirangkum dan disusun untuk meningkatkan efektivitas penelitian secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Korea Selatan, India, dan Indonesia merupakan bagian dari reformasi administrasi yang menghasilkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, serta aksesibilitas dan pemerataan. Temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi Reformasi e-procurement di Korea Selatan, Indonesia, dan India adalah karena adanya akuntabilitas dan integritas, munculnya dukungan donor untuk negara berkembang yang melakukan reformasi administrasi publik, dan sistem ekonomi politik yang mampu menekan praktik “rent seeker” dalam proses pengadaan. Kisah sukses Korea Selatan dalam mengimplementasikan KONEPS dapat menjadi contoh bagi Indonesia dan India.  
Designing Future Policy Scenarios for Sustainable Urban Freight Transport: Lessons from the Jakarta Greater Area Reza Fathurrahman; Syifa Amania Afra
Khazanah Sosial Vol. 7 No. 4 (2025): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v7i4.44374

Abstract

As the center of economic growth and the hub of industries and trade in Indonesia, the issue of goods transportation development in the Jakarta Greater Area deserves higher priority, amongst academics, private sector leaders, and policymakers. Currently, freight trucking is the most widely used mode of goods transportation within the Jakarta greater area (91.3 percent), exceeding the other two alternative modes: sea (7.6 percent) and railway (1.1 percent) transportation. However, the movement of goods transported along the corridor is very congested, not environmentally friendly, and has a relatively small efficiency value and economies of scale. On the other hand, the train mode offers several advantages over the truck mode, including a large transport capacity, relatively fast travel times, freedom from illegal levies, and more guaranteed goods safety. This article employs a mixed-methods approach that combines documentary and SWOT Analysis to explore the current and prospective status of freight railways in the Jakarta region as perceived by key multiple stakeholders, including national and provincial governments, the private sector, academia, and civil society organizations. The results reveal vertical and horizontal disharmony among the responsible government units at both the national and provincial levels regarding the future direction of Jakarta's freight transport. Interestingly, during the FGD, the rational trucking business owners did not show any reluctance toward railway development, as it turned out that a more integrated, intermodal transportation is a better option for all. Finally, the DKI Jakarta Provincial Government needs to prioritize its resources to address the existing weaknesses and challenges before expanding further with a broader and more ambitious strategy.
Co-Authors Reza Fathurrahman Wahyu Mahendra