Dedi Fahrudin
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KONGLOMERASI MEDIA: STUDI EKONOMI POLITIK TERHADAP MEDIA GROUP Dedi Fahrudin
Jurnal Visi Komunikasi Vol 12, No 1 (2013): May 2013
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.558 KB) | DOI: 10.22441/visikom.v12i1.372

Abstract

Indonesia dewasa ini telah memiliki beberapa perusahaan skala besar di bidangmedia massa. Perusahaan tersebut menguasai berbagai jenis media yang kemudianberkembang menjadi konglomerasi. Perusahaan konglomerat media ini dimiliki oleh individupemilik yang dengan kekuatan media yang dikuasainya tidak saja memiliki kontrol terhadapisi media tetapi juga mampu memberikan pengaruh di bidang politik. Terlebih lagi, beberapapemilik media juga menjadi ketua atau pengurus partai politik seperti Media Group milikSurya Paloh. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mempelajari bagaimana SuryaPaloh menggunakan media massa yang dikuasainya sebagai instrumen untuk mencapaiambisi politiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek oligopoli media yang saat initerjadi telah berada pada tahap yang membahayakan hak warga terhadap informasi karenamedia dikelola sebagai bisnis yang hanya mewakili kepentingan pemilik dan kekuasaan yangdiwakilinya. Fakta menunjukkan bahwa pemilik media cenderung menjadikan isi mediasebagai komoditas, dan menjadikan warga hanya sebagai konsumen. Konglomerasi mediajuga mengontrol banyak informasi dan produk media yang menghasilkan banyakkeuntungan.Indonesia dewasa ini telah memiliki beberapa perusahaan skala besar di bidangmedia massa. Perusahaan tersebut menguasai berbagai jenis media yang kemudianberkembang menjadi konglomerasi. Perusahaan konglomerat media ini dimiliki oleh individupemilik yang dengan kekuatan media yang dikuasainya tidak saja memiliki kontrol terhadapisi media tetapi juga mampu memberikan pengaruh di bidang politik. Terlebih lagi, beberapapemilik media juga menjadi ketua atau pengurus partai politik seperti Media Group milikSurya Paloh. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mempelajari bagaimana SuryaPaloh menggunakan media massa yang dikuasainya sebagai instrumen untuk mencapaiambisi politiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek oligopoli media yang saat initerjadi telah berada pada tahap yang membahayakan hak warga terhadap informasi karenamedia dikelola sebagai bisnis yang hanya mewakili kepentingan pemilik dan kekuasaan yangdiwakilinya. Fakta menunjukkan bahwa pemilik media cenderung menjadikan isi mediasebagai komoditas, dan menjadikan warga hanya sebagai konsumen. Konglomerasi mediajuga mengontrol banyak informasi dan produk media yang menghasilkan banyakkeuntungan.
Pesantren and madrasa-based digital literacy practices: The case of the Darunnajah Islamic Boarding School, Jakarta Deden Mauli Darajat; Iding Rosyidin; Dedi Fahrudin
Islamic Communication Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/icj.2022.7.2.13619

Abstract

Islamic boarding schools (pesantren) and madrasas have their own tradition of implementing digital literacy. This article aims to answer how digital literacy is practiced in Darunajah Islamic boarding schools? The method used in this study is a participatory method that involves research subjects in the research process. There are three digital literacy treatments given to subjects, namely content creator training, video making training, and Islamic journalism training. The results show that the students who are the subject of the research have the ability to become content creators, can produce videos, and understand journalistic work. The students carry out these three aspects based on the moral values of the pesantren. In addition, the students have the ability to read and understand digital media. One of the emphasis in digital literacy is on hoax news. As many as 75% of digital literacy participants stated that if they get news, they will check the truth. Uniquely, the santri emphasize the values and traditions of the pesantren in showing literate behavior. Thus, this study can contribute to the development of digital literacy based on Islamic boarding schools' values.***Pesantren dan madrasah memiliki tradisi sendiri dalam menerapkan literasi digital. Artikel ini bertujuan untuk menjawab bagaimana praktik literasi digital di pesantren Darunajah? Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode partisipatif dengan melibatkan subjek penelitian dalam proses penelitian. Terdapat tiga treatment literasi digital yang diberikan kepada subjek yaitu pelatihan content creator, pelatihan pembuatan video, dan pelatihan jurnalistik Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa santri yang menjadi subjek penelitian memiliki kemampuan untuk menjadi konten creator, dapat memproduksi video, dan memahami kerja jurnalistik. Para santri melakukan ketiga aspek tersebut berbasis pada nilai moral pesantren. Selain itu, para santri memiliki kemampuan membaca dan memahami media digital. Salah satu penekanan dalam literasi digital adalah tentang berita hoaks. Sebanyak 75% peserta literasi digital menyatakan bahwa jika mereka mendapatkan berita maka mereka akan mengecek kebenarannya. Uniknya para santri menekankan nilai-nilai dan tradisi pesantren dalam menunjukkan perilaku literate. Dengan demikian, studi ini dapat berkontribusi bagi pengembangan literasi digital yang berbasis pada nilai-nilai pesantren.
Political Public Sphere and Mass Media: Critical Perspective Fahrudin, Dedi; Rosyidin, Iding; Hosen, Nadirsyah
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 5, No. 2 (2024)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v5i2.43601

Abstract

Abstract. This paper aims to explain how political public sphere occurs in Republika media. Mass media as a public sphere ideally provides space for audiences to get balanced information and news related to developing political issues. Not being an apartus of power or entrepreneurs, but bridging public interests. This study uses qualitative research with a critical paradigm.  The findings of this study are that Republika provides political public sphere for various political party backgrounds, news for Islamic and nationalist based parties are given the same space. Mass media as a public sphere is often used by rulers and businessmen for their political interests. Journalists as professional journalists can interact directly with politicians, with the limitation of not being allowed to led to the political publicity of the former owner of the Mahaka Group who became Minister of BUMN of the Republic of Indonesia. Keywords: Mass media, republika, public sphere, politics. Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ruang publik politik yang terjadi di media Republika. Media massa sebagai ruang publik idealnya memberikan ruang bagi khalayak untuk mendapatkan informasi dan berita yang seimbang terkait isu-isu politik yang berkembang. Tidak menjadi apartus kekuasaan maupun pengusaha, namun menjembatani kepentingan-kepentingan publik. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis. Temuan penelitian ini Republika memberikan ruang publik politik bagi berbagai latar belakang partai politik pemberitaan untuk partai berbasis islam maupun nasionalis diberikan ruang yang sama. Media massa sebagai ruang publik kerap digunakan oleh penguasa dan pengusaha untuk kepentingan politik mereka. Wartawan sebagai jurnalis profesional dapat berinteraksi langsung dengan politisi, dengan batasan tidak boleh masuk dalam struktur partai. Disisi lain ditemukan adanya pemberitaan yang mengarah kepada publisitas politik mantan pemilik Mahaka Grup yang menjadi Menteri BUMN Republik Indonesia. Kata Kunci: Media masa, republika, ruang publik, politik.
Political Public Sphere and Mass Media: Critical Perspective Fahrudin, Dedi; Rosyidin, Iding; Hosen, Nadirsyah
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 5, No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v5i2.43601

Abstract

Abstract. This paper aims to explain how political public sphere occurs in Republika media. Mass media as a public sphere ideally provides space for audiences to get balanced information and news related to developing political issues. Not being an apartus of power or entrepreneurs, but bridging public interests. This study uses qualitative research with a critical paradigm.  The findings of this study are that Republika provides political public sphere for various political party backgrounds, news for Islamic and nationalist based parties are given the same space. Mass media as a public sphere is often used by rulers and businessmen for their political interests. Journalists as professional journalists can interact directly with politicians, with the limitation of not being allowed to led to the political publicity of the former owner of the Mahaka Group who became Minister of BUMN of the Republic of Indonesia. Keywords: Mass Media, Republika, Public Sphere, Politics. Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ruang publik politik yang terjadi di media Republika. Media massa sebagai ruang publik idealnya memberikan ruang bagi khalayak untuk mendapatkan informasi dan berita yang seimbang terkait isu-isu politik yang berkembang. Tidak menjadi apartus kekuasaan maupun pengusaha, namun menjembatani kepentingan-kepentingan publik. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis. Temuan penelitian ini Republika memberikan ruang publik politik bagi berbagai latar belakang partai politik pemberitaan untuk partai berbasis islam maupun nasionalis diberikan ruang yang sama. Media massa sebagai ruang publik kerap digunakan oleh penguasa dan pengusaha untuk kepentingan politik mereka. Wartawan sebagai jurnalis profesional dapat berinteraksi langsung dengan politisi, dengan batasan tidak boleh masuk dalam struktur partai. Disisi lain ditemukan adanya pemberitaan yang mengarah kepada publisitas politik mantan pemilik Mahaka Grup yang menjadi Menteri BUMN Republik Indonesia. Kata Kunci: Media Masa, Republika, Ruang Publik, Politik.