<![CDATA[Bank Tanah dibentuk berdasarkan hukum di Indonesia sejak Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang ini menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah yang mengatur Bank Tanah. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah adalah: “Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (sui geneis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.” Penulisan ini membahas mengenai fungsi bank tanah dikaitkan dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan teori keadilan sebagai fairness karya John Rawls Tulisan ini menggunakan metode penelitan hukum normatif/ yuridis normatif. Bank Tanah harus melakukan seluruh fungsinya yakni perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah, dan pendistribusian tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan agar sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep Bank Tanah dalam rangka menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan tidak harus mengorbankan segelintir orang untuk sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang dan sebagian orang tidak harus kekurangan agar orang lain bisa menikmati kemakmuran berdasarkan teori keadilan sebagai fairness karya John Rawls. Kata Kunci : Teori Keadilan, Bank Tanah. Abstract The Land Bank was formed based on Indonesian law since Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which has now become Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in lieu of Law Number 2 of 2022 and Government Regulations governing Land Banks. Article 1 Number 1 Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Bank Agencies is: “Land Bank Agencies, hereinafter referred to as Land Banks, are special bodies (sui geneis) which are Indonesian legal entities formed by the central government which are given special authority to manage land. ” This writing discusses the function of a land bank in relation to Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the theory of justice as fairness by John Rawls. This paper uses normative/juridical normative research methods. The Land Bank must carry out all of its functions, namely planning, land acquisition, land acquisition, land management, land utilization, and distribution of land for the greatest possible prosperity of the people and in accordance with Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Concept of a Bank Land in order to ensure the availability of land in the framework of a just economy does not have to sacrifice a handful of people for most of the benefits enjoyed by many people and some people do not have to be lacking so that others can enjoy prosperity based on the theory of justice as fairness by John Rawls. Keywords: Theory of Justice, Land of Bank.]]>
