Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Mirza Yasben
Universitas Bengkulu
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Persepsi Masyarakat Lebong Sekitar Tapal Batas tentang Konflik Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Lebong Mirza Yasben; Heri Suprianto
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2021): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.945 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v2i2.36

Abstract

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat bahwa, apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupunpembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua,daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa Konflik tapal batas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dilatarbelakangi adanya perebutan wilayah dari kedua Pemerintah Daerah atas Kecamatan Padang Bano yang kemudian di claim secara sepihak baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa adanya aturan hukum yang secara eksplisit menyebutkan batas fisik antar kabupaten.
Co-Authors Heri Suprianto