Mohammad Anton Athoillah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

BAITUL MAL WA TAMWIL AS A SOCIAL ECONOMIC MOVEMENT OF RURAL MUSLIM RELIGION Firman Nugraha; Mohammad Anton Athoillah; Yadi Janwari
Penamas Vol 34 No 1 (2021): Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/penamas.v34i1.475

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan bagaimana gerakan ekonomi keagamaan yang merupakan khas Muslim perkotaan (modernis) dapat terbentuk dan tumbuh di perdesaan yang pada umumnya tradisionalis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Data dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian diperoleh melalui pengamatan pada lingkungan penelitian. Pengamatan diperkuat dengan wawancara kepada beberapa narasumber dan partisipan dalam penelitian yang dikombinasikan dengan membaca data-data dokumentatif. Semua informasi yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis teoritik terhadap temuan data di lapangan menggunakan teori Max Weber yang menyatakan adanya relasi antara pemahaman keagamaan dengan perilaku ekonomi pemeluknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan sosial ekonomi keagamaan di perdesaan terbentuk ketika simbol agama bertemu dengan faktor kesempatan, antara lain: pertama, dukungan struktural yaitu menguatnya semangat formalisasi doktrin Islam dan dukungan politis. Kedua, adanya ketegangan struktural akibat terbentuknya kemiskinan baru sebagai dampak perubahan ekologi. Ketiga, formalisasi substansi agama menjadi simbol sekaligus framing gerakan. Keempat, watak kegotongroyongan di perdesaan dan perilaku kolektif alamiah dalam majelis taklim telah menjadi modal dasar untuk menjadi kelompok terorganisir dalam gerakan ekonomi. Kelima, adanya aktor gerakan yang hadir dari fragmentasi kewibawaan desa baru akibat modernisasi perdesaan. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini, agama pada Muslim perdesaan bukan menjadi faktor utama yang mendorong terwujudnya gerakan sosial ekonomi, melainkan ketika dorongan perilaku ekonomi keagamaan bertemu dengan faktor-faktor tersebut.
BAITUL MAL WA TAMWIL AS A SOCIAL ECONOMIC MOVEMENT OF RURAL MUSLIM RELIGION Firman Nugraha; Mohammad Anton Athoillah; Yadi Janwari
Penamas Vol 34 No 1 (2021): Volume 34, Nomor 1, Januari-Juni 2021
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/penamas.v34i1.475

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan bagaimana gerakan ekonomi keagamaan yang merupakan khas Muslim perkotaan (modernis) dapat terbentuk dan tumbuh di perdesaan yang pada umumnya tradisionalis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Data dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian diperoleh melalui pengamatan pada lingkungan penelitian. Pengamatan diperkuat dengan wawancara kepada beberapa narasumber dan partisipan dalam penelitian yang dikombinasikan dengan membaca data-data dokumentatif. Semua informasi yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis teoritik terhadap temuan data di lapangan menggunakan teori Max Weber yang menyatakan adanya relasi antara pemahaman keagamaan dengan perilaku ekonomi pemeluknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan sosial ekonomi keagamaan di perdesaan terbentuk ketika simbol agama bertemu dengan faktor kesempatan, antara lain: pertama, dukungan struktural yaitu menguatnya semangat formalisasi doktrin Islam dan dukungan politis. Kedua, adanya ketegangan struktural akibat terbentuknya kemiskinan baru sebagai dampak perubahan ekologi. Ketiga, formalisasi substansi agama menjadi simbol sekaligus framing gerakan. Keempat, watak kegotongroyongan di perdesaan dan perilaku kolektif alamiah dalam majelis taklim telah menjadi modal dasar untuk menjadi kelompok terorganisir dalam gerakan ekonomi. Kelima, adanya aktor gerakan yang hadir dari fragmentasi kewibawaan desa baru akibat modernisasi perdesaan. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini, agama pada Muslim perdesaan bukan menjadi faktor utama yang mendorong terwujudnya gerakan sosial ekonomi, melainkan ketika dorongan perilaku ekonomi keagamaan bertemu dengan faktor-faktor tersebut.
Thematic Analysis of the Hadith ‘Innamā al-Bay’ ‘an Tarāḍin’ on Vending Machine Transactions within the Framework of Hadith al-Ahkam M. Abdul Aziz; Mohammad Anton Athoillah; Latief Awaludin
Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis Vol. 10 No. 1 (2025): Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis
Publisher : Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/diroyah.v10i1.52963

Abstract

Abstract : In this contemporary era, the development of Artificial Intelligence (AI) technology has brought significant changes to economic transaction patterns, ranging from electronic commerce systems to digital financial services. One prominent example is the vending machine. A vending machine is an automated device commonly found in various countries, including Indonesia, particularly in public areas. In its operation, the buyer does not directly interact with the seller but simply inserts a certain amount of money into the machine. The presence of AI-driven automation raises several ethical and legal questions, particularly concerning the principle of mutual consent (tarāḍī), which is a fundamental requirement for a valid sale, as stated in the Hadith al-Aḥkām: “Innamā al-bay‘‘an tarāḍin”. This article aims to examine the relevance of this hadith to AI-based transactional practices through a thematic (mawḍū‘ī) approach. The research employs a qualitative method using library research, analyzing classical and contemporary literature on Hadith al-Aḥkām and current scholarly works within the context of modern Islamic discourse. The findings indicate that although AI-mediated transactions operate automatically, the principle of mutual consent can still be fulfilled as long as there is prior agreement, transparency of information, and fairness between the contracting parties. Hence, the hadith provides a normative foundation that the validity of a transaction does not depend on direct human involvement in every stage, but rather on the mutual satisfaction (riḍā) of both parties bound by the contract. Keywords: Hadith al-Aḥkām, contract (‘aqd), vending machine.