Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP ANAK PEREMPUAN Lutfi Nur Rohman; Ulfan Sarlito; Ghozi Adiwicaksono; Susiswo Susiswo
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban. Salah satunya anak, Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuanganbangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain. Berbicara tentang kekerasan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi untuk diperdengarkan. Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak  disebabkan  karena  ketidak  harmonisan  suatu  hubungan  dalam  keluarga,  permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Berbagai bentuk tindak kekerasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak kekerasan dalam rumah  tangga.  Dampak  yang  ditimbulkan  akibat  kekerasan  tidak  hanya  berdampak  pada  jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang.
Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Balikpapan Timur Kusdina Dwi Hartari; Rista Paradistya; Susiswo Susiwo
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.145 KB)

Abstract

Salah satu hak anak pelaku tindak pidana pencurian tetap dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perlindungan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Balikpapan Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diimplementasikan oleh Polsek Balikpapan Timur dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, Polsek Balikpapan Timur tidak melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang ada orang tua/keluarga yang bisa menjamin. Dalam penanganan perkara ini Polsek Balikpapan Timur juga berhasil dalam mengupayakan proses diversi.Kata Kunci: Perlindungan hak anak; tindak pidana pencurian; Diversi.
LEGAL PROTECTION FOR MIDWIVES PERFORMING MEDICAL PROCEDURES (CASE STUDY OF BANDUNG KEBONJATI HOSPITAL) Susiswo Susiswo; S. E Rayung Wulan
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 1 (2023): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i1.3133

Abstract

Legal protection can be the right of every individual, incl midwife. Moment this, Still A little which discuss about Midwife legal protection at Kebonjati Hospital Bandung. This study aims to discuss more deeply the legal protection for midwives who carry out medical procedures at Kebonjati Hospital in Bandung. Which method used to achieve this goal, namely legal research normative, using primary and legal material sources secondary. Results study show midwife own authority in carry out his job in House Sick. This authority is evaluated by professional organizations so that it does not take action beyond the authority that results on consequence law. Protection law to midwife conducted by the Indonesian Midwives Association (IBI). If happen violation which resulted midwives under to the realm court, then a review is carried out by IBI through MPA IBI and MPEB IBI. If the midwife concerned runs the standard profession, service standards and standard operating procedures, then Legal assistance will be provided by IBI in facing demands or lawsuits in court.