Dhullo Afandi
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor BKAD Kota Manado Berdasarkan PSAP No. 07 Amadea Kirsthe Rarobong; Ventje Ilat; Dhullo Afandi
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui pengambilan data secara langsung yang diserahkan pihak Kantor BKAD Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan Aset Tetap yang diterapkan Kantor BKAD Kota Manado apakah sudah sesuai dengan PSAP No 07, dan yang diterapkan oleh Kantor BKAD Kota Manado untuk pengakuan, pengukuran, penyajian telah sesuai dengan PSAP No 07 sedangkan untuk pengungkapan Aset Tetap belum sesuai dengan PSAP No. 07.
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN KAS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON Glady Angow; Ventje Ilat; Dhullo Afandi
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 11 No. 1 (2023): JE. Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.724 KB) | DOI: 10.35794/emba.v11i1.46509

Abstract

 Sistem pengendalian internal sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik.  Salah satu sarana yang dapat digunakan manajemen untuk mengarahkan anggota organisasinya di dalam bidang keuangan adalah pengendalian internal terhadap penerimaan kas. Tujuan penelitian ini untuk Mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kota Tomohon. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Sistem pengendalian internal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon telah berjalan dengan baik, dan telah menerapkan sebagian besar unsur-unsur sistem pengendalian internal kas.   Kata Kunci: sistem pengendalian internal, penerimaan kas
APBDes, Penatausahaan, SPIP EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENATAUSAHAAN APBDES DI DESA TOMBATU 1 KECAMATAN TOMBATU Syerina F A Karawisan; Dhullo Afandi; Christian Datu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Penatausahaan APBDes di desa Tombatu 1 dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri no 20 tahun 2018 dan mengevaluasi memadai tidaknya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di desa Tombatu 1 berdasarkan PP No 60 tahun 2008. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menguraikan secara rinci penatausahaan di desa Tombatu 1 dan membandingkan dengan Permendagri no 20 tahun 2018 dan selanjutnya mengevaluasi sistem pengendalian intern pemerintah. Hasil Penelitian Evaluasi Pentausahaan APBDes di desa Tombatu 1 sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri no 60 tahun 2018 tapi kendala yang didapati adalah sering terjadi keterlambatan dalam penutupan buku kas umum diakhir bulan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tombatu 1 ditinjau dari PP no 60 tahun 2008 sebagian besar sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa pasal yang belum sesuai. Kepala desa Tombatu 1 kurang memberi sanksi tegas kepada pelaku penatausahaan sehingga keterlambatan dalam penutupan buku kas umum sering terjadi di desa Tombatu 1.
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Fitria Ningsi Makalalag; Jantje J. Tinangon; Dhullo Afandi
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 11 No. 1 (2023): JE. Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/emba.v11i1.47157

Abstract

Salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan adalah penggunaan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Dengan uji ini dapat dilihat bagaimana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kabupaten Minahasa Selatan.   Kata Kunci: penerapan standar akuntansi pemerintahan, akuntabilitas pengelolaan keuangan
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELUARAN KAS PADA KANTOR KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN Fitriana Sabu; David P E. Saerang; Dhullo Afandi
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 11 No. 3 (2023): JE. VOL. 11 No. 3
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/emba.v11i3.49298

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Kantor Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, dan untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur pengeluaran kas yang di laksanakan sudah berdasarkan pengendalian intern yang memadai. Penelitian ini dilaksanakan di  Kantor Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem pengendalian internal pengeluaran kas di Kantor Kecamatan Amurang juga sudah diterapkan dengan baik namun belum maksimal  ditandai  dengan  belum  maksimalnya  penerapan  kebijakan  tentang  pembinaan  sumber  daya  manusia sehingga masih ditemui pegawai yang kurang menguasai terkait pengeluaran kas, juga belum adanya bagian khusus   Kata Kunci : sistem dan prosedur, pengeluaran kas
E EVALUASI PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: Evaluation Of Procurement Procedures For Goods And Services At The North Sulawesi Regional Education Office Anhar, Michelle; Dhullo Afandi; Christian Datu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengadaan barang dan jasa suatu instansi atau pemerintahan daerah diberikan kewenangan dari pemerintahan pusat untuk dapat mengelolanya sendiri, dikarenakan pemerintahan daerah lebih lebih mengetahui lebih spesifik apa yang dibutuhkan. Namun pada realitanya banyak terjadi permasalahan atau penyalahgunaan atas wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau instansi yang mengelolanya. Permasalahan yang terjadi bisa dikarenakan ketidaktahuan ataupun kesengajaan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis dan menguji memadai tidaknya prosedur pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Prosedur pengadaan barang dan jasa sampai persetujuan pengadaan juga pengadaan barang dan jasa sampai dengan penerimaan barang telah memadai, dilihat dari prosedur pengadaan yang lengkap telah sesuai dengan peraturan yang ada.
Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan PMK No.141/PMK.03/2015 Pada PT.Hasjrat Abadi Ambon: Evaluation Of the Implementation Of Income Tax Article 23 Based on PMK No.141/PMK.03/2015 at PT.Hasjrat Abadi Ambon Hallatu, Monica Claudia; Dhullo Afandi; Priscillia Weku
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 8 No. 4 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT.Hasjrat Abadi adalah perusahaan yang telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 1970. Saat ini, PT.Hasjrat Abadi telah memiliki 22 cabang dan 118 outlet penjualan di berbagai wilyah di Indonesia Timur. Dengan banyaknya cabang & outlet maka potensi penerimaan negara dalam hal perpajakan juga sangatlah besar. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi menilai kesesuaian antara aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang perpajakan dengan penerapan yang dilakukan pada PT. Hasjrat Abadi Ambon. PT. Hasjrat Abadi Ambon sebagai pihak pemotong pajak, wajib melakukan perhitungan & pemotongan , penyetoran & pelaporan pajak. Salah satu pajak yang di potong adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa-jasa yang digunakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan berdasarkan hasil wawancara dari informan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian tarif dan perhitungan Pajak, penyetoran dan pelaporan pajak sudah sesuai dengan ketentuan yg berlaku yaitu PMK Nomor 141/PMK.03/2015, PMK Nomor 242 Tahun 2014 dan PMK Nomor 9/PMK.03 Tahun 2018. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.