Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
Nooraini Dyah Rahmawati
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Prophetic Law and Social Engineering: The Interaction between Religious Legal System and Customary Local System in Respect to Maintain and Promote Religious Values in Indonesian National Legal System Jawahir Thontowi; Wildan Syahamata Ady; Nooraini Dyah Rahmawati; Mahrus Ali
International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL) Vol. 1 No. 6 (2023): February
Publisher : LAFADZ JAYA Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sj.v1i6.86

Abstract

Legal system development certainly cannot be separated from sociological developments that include customs, norms, culture, and religion. In terms of rapid economic development, no doubt, a country is required to have a rule of law that can accommodate these needs and could cover various sociological spectrums that exist and are constantly changing within its people. Indonesia as a country with the largest Muslim majority in the world, while the notion of the whole state is based on Pancasila with diverse customs and cultural norms is certainly faced with several challenges, one of which is the transformation and the implementation of living law that includes religious, as well as indigenous law into a state law. The field of economics as an example of a social event that continues to revolve, will significantly be affected in the development of legal and social science. Sharia law is no longer a codification of exclusive law limited to certain groups of people but has become a general rule not only in Indonesia but also internationally with the existence of Islamic banking system. This phenomenon certainly changes the view of the legal order that applies in society if the change is assessed through the eyes of the sociology of law in Indonesia.
Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Akuntabilitas Pelaku Usaha Produk Skincare Etiket Biru di Indonesia Mutiara Hikmah; Nooraini Dyah Rahmawati
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v2i3.980

Abstract

The increasing trend in skincare usage, particularly whitening products, has led many business actors to market their products extensively without regard for legal compliance. One notable issue is the circulation of blue-label skincare products, which should only be provided with a doctor's prescription. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, utilizing interviews and literature study. The findings reveal that legal protection for consumers in the use of blue-label skincare products remains suboptimal. These products often contain active ingredients such as corticosteroids or antibiotics, which should only be used under a doctor's prescription and supervision. However, in practice, many business actors continue to sell them freely via online marketplaces and social media platforms. This not only violates BPOM regulations and health laws but also poses a direct threat to consumer safety. Furthermore, business accountability is still lacking, as evidenced by the insufficient transparency regarding product content, usage instructions, and distribution permits.
Tinjauan Yuridis Polemik Pinjaman Online (Pinjol) sebagai Alternatif Pembayaran SPP dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Nilam Candri Andini; Nooraini Dyah Rahmawati
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v2i3.986

Abstract

This article examines the juridical aspects of online loans (pinjol) as an alternative method for Indonesian students to pay tuition fees (SPP and UKT), with a focus on the partnership between universities and fintech institutions like Danacita. Using normative legal methods and literature analysis, the study finds that while online lending platforms are legally regulated under POJK No. 77/POJK.01/2016, there are still gaps in legal protection for students as consumers. The lack of targeted consumer protection, transparency, and financial literacy raises serious risks of over-indebtedness and academic dropout. This paper calls for more stringent government oversight, improved regulatory enforcement by OJK, and the development of accessible, fair educational financing alternatives.
TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK Jahria Lamabawa; Nooraini Dyah Rahmawati
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 7 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Juli 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i7.443

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur pemberian sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sanksi pidana tambahan kebiri kimia dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual serta mengkaji implementasi sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Analisis data dilakukan secara yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana tambahan kebiri kimia merupakan bentuk perlindungan hukum represif dan preventif yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana seksual terhadap anak. Dari perspektif perlindungan anak, kebiri kimia sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, implementasi kebiri kimia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan hak asasi manusia, penolakan dari kalangan tenaga medis, serta belum optimalnya kesiapan sarana dan mekanisme pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan yang efektif agar penerapan kebiri kimia dapat berjalan sesuai tujuan pemidanaan, yaitu memberikan perlindungan kepada anak sekaligus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.
PENETAPAN STATUS TANAH MUSNAHPEMEGANG HAK ATAS TANAH AKIBAT BANJIR ROBDI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK Nuria Putri Kumalasari; Nooraini Dyah Rahmawati
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 7 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Juli 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i7.2461

Abstract

Banjir rob yang terjadi secara terus-menerus di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengakibatkan banyak bidang tanah tenggelam secara permanen sehingga tidak lagi dapat dimanfaatkan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait penetapan status tanah musnah yang berakibat pada hapusnya hak atas tanah, sementara perlindungan hukum dan pengaturan mengenai kompensasi bagi pemegang hak atas tanah belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan mekanisme penetapan status tanah musnah akibat banjir rob serta bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung dengan hasil wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status tanah musnah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan melalui tahapan identifikasi, inventarisasi, pengkajian lapangan, sosialisasi, dan penetapan oleh Kantor Pertanahan. Penetapan tersebut mengakibatkan hapusnya hak atas tanah serta tidak berlakunya sertifikat hak atas tanah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, antara lain belum optimalnya proses penetapan, masih adanya kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang telah tenggelam, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur penetapan tanah musnah, serta belum adanya pengaturan mengenai ganti kerugian atau kompensasi bagi pemegang hak atas tanah. Perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat administratif dan belum memberikan perlindungan ekonomi yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penetapan status tanah musnah di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah memiliki dasar hukum, namun implementasinya belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, sinkronisasi kebijakan antarinstansi, serta pengaturan mengenai kompensasi guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat terdampak.
KEBIJAKAN PROTEKSIONISME DOMESTIK DAN KEPATUHAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: POLEMIK DAGANG INDONESIA Nooraini Dyah Rahmawati
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 12: Mei 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i12.10196

Abstract

Several controversies have arisen from Indonesia’s efforts to protect local industries in the context of international trade. This article discusses three key issues: the nickel export ban (DS592), subsidies on Chinese products, and sugar import policies. Domestic policies often conflict with WTO regulations and the principles of free trade, such as Articles XI and XX of the GATT and the SCM Agreement. The raw nickel export ban aims to support downstream industrialization but has been challenged by the European Union. Meanwhile, Chinese subsidies pose challenges for local industries, and sugar import policies raise concerns of discrimination. Employing a normative-juridical method, this article examines the importance of strategies that balance domestic protectionist policies with compliance with international trade law, including the application of Article XX of the GATT as justification for domestic policies
Co-Authors Jahria Lamabawa Jawahir Thontowi Mahrus Ali Mutiara Hikmah Nilam Candri Andini Nuria Putri Kumalasari Wildan Syahamata Ady