<![CDATA[Problematika pembuktian status keperdataan anak angkat dalam sengketa kewarisan merupakan isu yang mendesak namun belum dikaji secara mendalam dalam hukum keluarga Indonesia, khususnya ketika anak tersebut memiliki dokumen administrasi kependudukan berupa Akta Kelahiran yang secara formal mencatatnya sebagai anak kandung pewaris. Permasalahan ini semakin kompleks karena pengangkatan dilakukan secara de facto tanpa penetapan pengadilan, disertai keterlibatan saudara kandung pewaris yang menjadi saksi sekaligus ahli waris yang bersaing. Penelitian ini menganalisis kekuatan pembuktian Akta Kelahiran yang diduga mengandung ketidaksesuaian materiil dengan fakta biologis dalam sengketa waris, mengkaji konflik norma antara hukum waris Islam dan hukum administrasi kependudukan, serta mengevaluasi bagaimana tiga putusan Pengadilan Agama yang saling berkaitan sesungguhnya menyikapi atau tidak pernah menjangkau persoalan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi tiga putusan Pengadilan Agama Samarinda, yaitu Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2016/PA.Smd, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2018/PA.Smd, dan Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2022/PA.Smd. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, secara normatif-evaluatif, Akta Kelahiran yang mencantumkan anak angkat sebagai anak kandung tetap sah secara lahiriah dan formal namun cacat secara materiil, sehingga kekuatan pembuktiannya pada prinsipnya dapat digugurkan melalui tegenbewijs meskipun pengujian pembuktian ini pada kenyataannya belum pernah diperiksa secara substantif oleh pengadilan dalam kasus yang diteliti. Kedua, terdapat konflik norma struktural antara sistem waris Islam yang berbasis nasab yang dalam penelitian ini diperlakukan sebagai ius cogens dan hukum administrasi negara; tuntutan hak waris penuh yang semata bersandar pada Akta Kelahiran yang diduga mengandung ketidaksesuaian materiil dengan fakta biologis dan tidak memiliki landasan normatif yang memadai, sementara wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 KHI menjadi jalur perlindungan yang paling realistis secara konseptual, sekalipun penerapannya tetap memerlukan penetapan status anak angkat secara tersendiri. Ketiga, dua penetapan voluntair yang diteliti menetapkan ahli waris yang saling bertentangan atas objek warisan yang sama, dan gugatan kontensius yang dimaksudkan untuk menguji pertentangan tersebut (Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2022/PA.Smd) pada akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kekaburan gugatan (obscuur libel), sehingga persoalan substantif mengenai status keperdataan anak hingga kini belum pernah diadili oleh pengadilan mana pun. Celah prosedural ini bukan putusan substantif menyingkap kelemahan struktural mekanisme penetapan voluntair dalam sengketa kewarisan. Penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi administrasi kependudukan, penerbitan pedoman Mahkamah Agung tentang standar pembuktian dalam kasus pengangkatan anak de facto sekaligus syarat formil gugatan pembatalan penetapan ahli waris yang saling bertentangan, serta kewajiban klausul kewarisan dalam setiap penetapan pengangkatan anak.]]>
