Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Klasifikasi Dan Spesialisasi Ilmu Pengetahuan Serta Kontribusinya Terhadap Pendidikan Hari Suriadi; Azmi Fitrisia; Ofianto Ofianto
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 2 (2023): Vol 17 No. 02 JANUARI 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i2.4119

Abstract

Suatu tantangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan saat ini adalah keragaman ilmu pengetahuan, kita tidak bisa mengatakan bahwa inilah adalah satu-satunya ilmu yang bisa menyelesaikan masalah manusia saat ini. Pada artikel ini menjelaskan tentang klasifikasi, spesialisasi ilmu pengetahuan oleh manusia secara metodis dan sistematis mencari prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya serta untuk menentukan keragaman di dalam keragamannya. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode literatur review. Data yang dijadikan sumber penelitian berasal dari hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, dan buku yang relevan yang berkaitan tentang klasifikasi ilmu pengetahuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa klasifikasi oleh para filsuf bahwa pembagian klasifikasi ilmu pengetahuan menjadi beberapa kategori ilmu teoritis dan ilmu praktis keilmuan seperti ilmu alam, matematika, dan ilmu bahasa telah yang menjadi bahan kajian para filsuf untuk kepentingan didaktik pedagogis. Spesialisasi memiliki aspek positif, tetapi juga dapat menyebabkan aspek negatif: Sisi positifnya, ilmuwan dapat melakukan penelitian yang lebih fokus dan intensif serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada tahap selanjutnya bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan filsafat ilmu mendasari pemikiran lahirnya metode ilmiah dalam dunia pendidikan seperti: metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif.Kata Kunci: filsafat ilmu, kontribusi, klasifikasi, spesialisasi ilmu pengetahuan
Inovasi Dalam Meningkat Kinerja Organisasi Sektor Publik Hari Suriadi; Aldri Frinaldi
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 2 (2023): Vol 17 No. 02 APRIL 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i2.4276

Abstract

Inovasi adalah rute ke tingkat organisasi yang lebih tinggi atau kinerja di lembaga publik diperiksa dalam tinjauan kritis, inovasi sektor publik adalah suatu cara atau bahkan terobosan untuk menembus kemacetan dan jalan buntu yang terkait dengan organisasi sektor publik. Karakteristik sistem sektor publik yang kaku, harus dapat diperbaiki dengan mendorong budaya inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Inovasi berperan dalam Meningkat Kinerja Organisasi Sektor Publik. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Biasanya hanya dalam lingkungan yang dinamis seperti bisnis, inovasi-inovasi terkenal perlahan masuk ke lingkungan sektor publik. Terlihat bahwa tanda-tanda perubahan yang positif dapat dilihat ketika inovasi terjadi di sektor publik, dimana budaya inovasi harus dipupuk dan dikembangkan lebih lanjut, hal ini tidak terlepas dari dinamika eksternal dan tuntutan perubahan yang cepat di luar organisasi publik. Selain itu, perubahan sosial yang mendorong literasi menyadarkan masyarakat akan hak-haknya. Dengan cara ini, sektor publik dapat menjadi industri yang dapat beradaptasi dan merespon perubahan yang cepat. Pentingnya sekaligus memperkenalkan inovasi produk dan proses dan kedua menyoroti peran mediasi yang dimainkan inovasi dalam hubungan kinerja organisasi. Maka bagaimana yang harus dicapai, kapan dan bagaimana strategi inovasi organisasi harus dikejar. Kata Kunci: Budaya Organisasi, Kinerja Organisasi, Organisasi Publik
AI Dalam Administrasi Publik: Solusi Cerdas Untuk Masalah Kompleks di Sektor Publik Fredrik Huby; Hari Suriadi
Journal of Social, Educational and Religious Studies Vol. 1 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Suria Academic Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital dalam administrasi publik telah membawa perubahan signifikan, di mana penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu solusi utama untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan AI dalam memperbaiki efektivitas pelayanan publik, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya di sektor publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur, mengkaji data sekunder dari berbagai sumber terkait implementasi AI dalam administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi layanan publik hingga 56%, menghemat biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Meskipun demikian, implementasi AI di sektor publik menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kompetensi digital pegawai, dan masalah keamanan data. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesiapan ekosistem digital dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang potensi besar AI dalam mendukung pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan efisien, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dalam adopsinya.
Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital Hari Suriadi
Journal of Social, Educational and Religious Studies Vol. 1 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Suria Academic Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article explores the decline of public trust in governmental institutions in Indonesia, which has been exacerbated by the widespread dissemination of digital disinformation. False information circulated through platforms such as WhatsApp, Facebook, and TikTok has significantly shaped negative perceptions of institutions like the government, election commissions, and law enforcement agencies. Disinformation campaigns have targeted not only political issues but also health and religion, often resulting in polarization and institutional delegitimization. Using a descriptive qualitative approach and literature review method, this study analyzes the patterns of digital disinformation, its impact on public trust, and the contributing role of low digital literacy. The findings suggest that ineffective public communication by state institutions further deepens the crisis of trust. Therefore, a collaborative strategy involving the state, civil society, and digital platforms is essential to rebuild public confidence through transparent information and the strengthening of critical digital literacy.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi Hari Suriadi
Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2025): Juli 2025
Publisher : Suria Academic Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Good governance is a fundamental principle in building a public administration system that is accountable, transparent, and participatory. In Indonesia, various regulations and policies have adopted the principles of good governance, yet significant gaps remain between conceptual ideals and practical implementation. This article aims to conceptually analyze the dynamics, challenges, and reform directions of governance in Indonesia. Using a qualitative approach through a descriptive-analytical literature review, this study examines both classical and contemporary theories of good governance and evaluates Indonesia's governance practices over the past two decades. The findings indicate that policy inconsistency between central and local governments, low bureaucratic integrity, weak oversight systems, and limited public participation are major obstacles to realizing ideal governance. This article proposes five reform strategies: strengthening political and institutional leadership, inclusive digital transformation, civil society empowerment, bureaucratic ethics internalization, and multi-actor collaboration in governance ecosystems. This study offers a theoretical contribution to the discourse of public administration and provides policy directions to enhance governance quality in Indonesia.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi Hari Suriadi
Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2025): Juli 2025
Publisher : Suria Academic Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Good governance is a fundamental principle in building a public administration system that is accountable, transparent, and participatory. In Indonesia, various regulations and policies have adopted the principles of good governance, yet significant gaps remain between conceptual ideals and practical implementation. This article aims to conceptually analyze the dynamics, challenges, and reform directions of governance in Indonesia. Using a qualitative approach through a descriptive-analytical literature review, this study examines both classical and contemporary theories of good governance and evaluates Indonesia's governance practices over the past two decades. The findings indicate that policy inconsistency between central and local governments, low bureaucratic integrity, weak oversight systems, and limited public participation are major obstacles to realizing ideal governance. This article proposes five reform strategies: strengthening political and institutional leadership, inclusive digital transformation, civil society empowerment, bureaucratic ethics internalization, and multi-actor collaboration in governance ecosystems. This study offers a theoretical contribution to the discourse of public administration and provides policy directions to enhance governance quality in Indonesia.