Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Ni Luh Putu Suastini
Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH DASAR NO 6 ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI Cok Gde Agung Kusuma Putra; Sri Sulandari; Ni Luh Putu Suastini; Ni Kadek Sadu Astuti; Luh Riniti Rahayu
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.6089

Abstract

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses penarikan calon peserta didik untuk dijadikan input sekolah dengan tujuan untuk memeratakan akses dan kualitas pendidikan. Pelaksanaan PPDB ini berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal belum berjalan dengan optimal yang dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang paham dengan proses PPDB melalui jalur zonasi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sehingga timbul ketidakpuasan beberapa orang tua siswa dalam mengikuti PPDB online. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal karena adanya partisipasi publik dalam proses PPDB online serta adanya standar dan sasaran kebijakan. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu adanya calon peserta didik baru yang berada di luar zonasi, adanya NIK peserta didik yang tidak terdaftar di sistem pendaftaran online, serta adanya jumlah siswa yang melebihi kuantitas rombel.
ANALISIS IMLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAGRI TENTANG PENDALAMAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) I Nyoman Suargita; Yudistira Adnyana; Ni Luh Putu Suastini
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.6127

Abstract

Kedudukan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah sangat strategis. Tugas dan fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi daerah, anggaran dan pengawasan. Kebijakan pemerintah melalui Pemendagri Nomor 133 tahun 2017 sebagaimana perubahannya melalui Permendagri Nomor 14 tahun 2018, menyadari latar belakang anggota DPRD cukup beragam sehingga dibutuhkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD agar lebih setara dengan pemerintah daerah dan jajaran birokrasinya. Permasalahan: 1) Bagaimana proses implementasi Permendagri Nomor 133 tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota? 2) Apa dampak pelaksanaan pendalaman tugas bagi peningkatan kapasitas anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota? Tujuan penelitian untuk mengetahui proses implementasi kegiatan pendalaman tugas anggota DPRD berdasarkan Permendagri Nomor 133 tahun 2017. Landasan teori yang digunakan dari model implementasi Grindle. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan proses implementasi bimtek DPRD melalui tiga tahap: rekomendasi, pelasanaan dan pelaporan. Dari keseluruhan bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselenggarkan LPPM Universitas Ngurah Rai telah sesuai ketentuan dan prosedur dalam Permendagri. Hasil penelitian juga menunjukan adanya dampak positif kegiatan Bimtek terhadap peningkatan wawasan, informasi dan kemampuan anggota DPRD. Simpulan, implementasi kegiatan bimtek DPRD Provinsi, kabupaten/Kota sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 133 tahun 2017 dan berdampak positif terhadap peningkatan wawasan, informasi dan kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Co-Authors Cok Gde Agung Kusuma Putra I Nyoman Suargita Luh Riniti Rahayu Ni Kadek Sadu Astuti Sri Sulandari Yudistira Adnyana