This Author published in this journals
All Journal JURNAL KEMUNTING
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN Mumammad Taufiq Razali
KEMUNTING Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Kemunting
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v4i1.855

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pongkar kecamatan Tebing kabupaten Karimun dan ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di desa Pongkar. Jenis penelitin yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Pongkar kecamatan Tebing kabupaten Karimun. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari dokumen atau profil desa yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan pada tahap pra penyaluran , tahap penyaluran dan penggunaan, dan pada tahap pasca penyaluran terhadap pengelolaan dana desa sudah berjalan cukup baik. Dalam penelitian ada bebrapa faktor pendukung dan faktor penghambat pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan danadesa, dari faktor pendukung yaitu masyarakat yang merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Sedangkan dari faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran anggota Badan Pernusyawaratan Desa mengenai tugas dan fungsinya sehingga hanya ada beberapa Badan Permusyawaratan Desa yang bekerja, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan optimal terutama dalam bidang pengawasan. Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pengelolaan Dana Desa