Helwani
Program Studi Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CIHEULANG KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG Helwani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.95 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung; menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung; dan menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung/upaya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan peruntukannya; Perencanaan ADD di Desa Ciheulang dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan desa; Pengorganisasian ADD di Desa Ciheulang dilakukan dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat; Pengawasan dalam pelaksanaan ADD di Desa Ciheulang dilakukan dengan pengawasan secara fungsional, pengawasan secara melekat, dan pengawasan secara struktural; Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumberdaya manusia terutama masih rendahnya SDM penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mumpuni dalam proses pengelolaan ADD; Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu, tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD khususnya dalam proses perencanaan, budaya gotong-royong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA OLEH PEMERINTAH DESA SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN AKSESIBILITAS SOSIAL MASYARAKAT DI DESA KARANGSEWU KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT Helwani; Ega Elang Rahayu
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan diharapkan mendapatkan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa karang sewu kecamatan cisewu kabupaten garut serta mengetahui paktor pendukung dan penghambatnya dalam kegiatan pembangunan inspratuktur tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatip yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dilapangan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah inporman. Analisis data menggunakan model analisis internal hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan inspratuktur di jalan desa karang sewu masih kurang berperan dan blm optimal, hal ini dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan paktor pendukung yang lain. APBD yang mencakupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang di berikan. Sedangkan paktor penghambat yaitu belum maksimalnya pengawasan dan pemantawan pada pembangunan inspratuktur, kemudian akses dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan inspratuktur waktu yang lama serta bahan material yang mahal.