Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)
Maria R.U.D. Tambunan
Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
Economics, Econometrics & Finance

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peluang dan Tantangan Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan atas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan Irmadra Fransiska Ginting; Maria R.U.D. Tambunan
JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Magister Akuntansi Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The largest contribution to South Tangerang revenue comes from local tax. Then, from the total of local tax revenue, restaurant tax has played signficant role. Although the realization of restaurant tax revenue in South Tangerang City has always reached the target even has exceeded the target every year, there have been still problems occured in the tax administration process resulting in less optimal tax revenue. This study aims to analyze the opportunities and challenges of increasing tax administration capacity on restaurant tax collection in South Tangerang City to optimize local tax revenues. This study uses a qualitative approach and qualitative research method. Data collection was carried out by literature studies. The results of the study indicate that the opportunities for increasing tax administration capacity could be undertaken, among others, by conducting socialization; updating licensing procedures; expanding confirmation of restaurant information to the Culture and Tourism Office of South Tangerang City and the application of online food delivery services; with an online restaurant tax collection and payment system. Existing challenges include the lack of personnel to conduct outreach to the field and the lack of personnel communication skills from the Bapenda of South Tangerang City. ABSTRAK Penerimaan pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan. Penerimaan pajak restoran mengambil proporsi besar dalam total penerimaan pajak. Meskipun realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan selalu mencapai target bahkan melampaui target setiap tahun nya, namun masih terdapat masalah-masalah yang terjadi di dalam proses administrasi pajak restoran yang mengakibatkan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan atas pemungutan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang peningkatan kapasitas administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi; pembaruan prosedur perizinan; memperluas konfirmasi informasi restoran ke dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan dan pihak aplikasi jasa layanan antar makanan online; dengan sistem pemungutan dan pembayaran pajak restoran secara online. Tantangan yang ada antara lain kurangnya jumlah personil untuk melakukan sosialisasi ke lapangan dan kurangnya kemampuan komunikasi personil dari Bapenda Kota Tangerang Selatan.
Tantangan dan Strategi dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon Alexander Kevin Tjoanto; Maria R.U.D. Tambunan
JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Magister Akuntansi Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35838/jrap.2022.009.02.20

Abstract

ABSTRACT Carbon tax policies have become an important instrument in overcoming climate change in various countries. Indonesia is one country that also uses a carbon tax policy in overcoming climate change. However, the delayed implementation of the carbon tax policy in Indonesia shows that the government faces various challenges in the carbon policy implementation process. This study aims to analyze various factors that can pose challenges in the implementation process of carbon tax policies in Indonesia and strategies that the Government of Indonesia can use to overcome these challenges. This research was conducted with a qualitative approach and data were collected by literature review. The results of this research indicate that the challenges faced by the government in the process of implementing carbon tax policies in Indonesia can be caused by factors of the political system and governance, business and economic influences, and public resistances. These challenges can be overcome by using stepwise implementation strategies and coalition building to support the policy, proper revenue management, and most importantly establishing carbon tax policies as part of the policy mix in order to quickly address climate problems and achieve long-term decarbonization. ABSTRAK Kebijakan pajak karbon telah menjadi instrumen penting dalam mengatasi perubahan iklim di berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang juga menggunakan kebijakan pajak karbon dalam mengatasi perubahan iklim. Namun, implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia yang mengalami penundaan menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam proses implementasi kebijakan pajak karbon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang dapat memberikan tantangan dalam proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dan strategi yang dapat digunakan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan dengan melakukan tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dapat disebabkan oleh faktor sistem politik dan tata kelola lembaga pemerintahan, pengaruh bisnis dan ekonomi, dan penolakan publik. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan strategi implementasi kebijakan secara bertahap dan pembangunan koalisi yang mendukung kebijakan tersebut, pengelolaan pendapatan secara tepat, dan yang paling penting menjadikan kebijakan pajak karbon sebagai bagian dari bauran kebijakan agar dapat mengatasi permasalahan iklim dengan cepat dan mencapai dekarbonisasi jangka panjang.
Analisis Kebijakan Pemajakan atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia Yusuf Afani; Maria R.U.D. Tambunan
JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Magister Akuntansi Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35838/jrap.2022.009.02.24

Abstract

ABSTRACT The number of investors in crypto assets is increasing, exceeding the number of investors in the capital market, mutual funds, and state securities. The increase in the number of investors is also in line with the tremendous rise in the value of crypto asset transactions in recent years. That significance encourages the Indonesian government to tax crypto asset trading transactions. However, the taxation of crypto asset transactions raises concerns about the disruption of Indonesia's crypto asset innovation climate. This study describes crypto asset policy in Indonesia and analyzes them based on compliance with taxation principles. The method used is qualitative. While data collection using literature study. Tax with a special mechanism is imposed on the trading transaction of the crypto asset and mining, while tax with the general mechanism is imposed on the exchanger/e-wallet fee. The imposition of value-added tax is analyzed based on fulfilling the principles of income productivity, certainty, convenience, simplicity, and neutrality. The imposition of income tax is examined with these principles, plus the principle of equity. The imposition of value-added tax on the supply of crypto assets fulfills the principles of income productivity, certainty, convenience, simplicity, and neutrality, likewise with the imposition of income tax. However, the principle of equity is not fulfilled by the imposition of income tax because the goal of this policy is ease of administration, primarily simplicity. ABSTRAK Jumlah investor aset kripto semakin meningkat, melampaui jumlah investor pada pasar modal, reksa dana, dan surat berharga negara. Peningkatan jumlah investor juga sejalan dengan meningkatnya nilai transaksi aset kripto yang fantastis beberapa tahun belakangan. Hal tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk memajaki transaksi perdagangan aset kripto. Akan tetapi pemajakan transaksi aset kripto ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya iklim inovasi aset kripto di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kebijakan aset kripto di Indonesia dan menganalisisnya berdasarkan pemenuhan asas-asas pemajakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Transaksi pedagangan aset kripto dan mining dikenakan pajak dengan mekanisme khusus, sementara jasa exchanger/e-wallet dikenakan pajak dengan mekanisme umum. Pengenaan pajak pertambahan nilai dianalisis berdasarkan pemenuhan asas produktivitas pendapatan, kepastian, kenyamanan, kesederhanaan dan netralitas. Sedangkan pengenaan pajak penghasilan dianalisis dengan asas-asas tersebut ditambah dengan asas keadilan. Pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan atas aset kripto memenuhi asas produktivitas pendapatan, kepastian, kenyamanan, kesederhanaan, dan netralitas. Begitu pula dengan pengenaan pajak penghasilan. Akan tetapi, asas keadilan tidak terpenuhi dalam pengenaan pajak penghasilan karena tujuan utama dari kebijakan pemajakan ini adalah kemudahan administrasi terutama kesederhanaan
Co-Authors Alexander Kevin Tjoanto Irmadra Fransiska Ginting Yusuf Afani