<![CDATA[Pengelolaan keuangan daerah PP No.58 tahun 2005, setiap pemerintah daerah dan SKPD diwajibkan untuk melaksanakan sistem akuntansi dan membuat laporan keuangan. Kota Samarinda memiliki 25 SKPD tingkat kota, dinas 14 dan lembaga teknis daerah 11. Penelitian ini hanya difokuskan pada dinas tingkat kota samarinda yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah,dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan pada SKPD kota Samarinda dalam pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini yaitu 14 SKPD di Kota Samarinda dan tiap SKPD diwakili oleh Kepala bagian keuangan, bendahara, bendahara gaji, dan staf pencatatan keuangan/akuntansi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner dan teknik analisisnya menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan smartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan komitmen organisasi pada instansi pemerintah semakin meningkat pengelolaan keuangan.]]>
