Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Unes Law Review
R. Rahaditya
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS TERHADAP VONIS HAKIM DENGAN ALASAN GENDER DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA Dimas Saputra; R. Rahaditya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p16

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tepat atau tidaknya vonis yang telah diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa kasus korupsi Pinangki Sirna Malasari yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Korupsi merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan perekonomian negara dengan mengesampingkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi atau kelompok. Pinangki Sirna Malasari yang merupakan seorang Jaksa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait kasus Djoko Tjandra. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan vonis berupa 10 tahun penjara dengan denda sebanyak Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Pada tahap banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI memberikan vonis yang lebih ringan dibandingkan pada vonis sebelumnya, hal ini telah mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat terutama alasan pengurangan hukuman yang digunakan Majelis Hakim adalah berkaitan dengan gender terdakwa. Alasan gender yang digunakan sebagai pengurangan masa hukuman Pinangki tidak tepat dengan undang-undang di Indonesia yang mana tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum atau no man above the law. The purpose of this research is to find out whether or not the verdict that has been given by the Panel of Judges to the defendant in the Pinangki Sirna Malasari corruption case who is a State Civil Apparatus and a woman who is in conflict with the law. The research method used is a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. Corruption is a criminal act that aims to enrich oneself which can harm the country's economy by setting aside public interests under personal or group interests. Pinangki Sirna Malasari who is a prosecutor has been proven to have committed a criminal act of corruption related to the Djoko Tjandra case. The Panel of Judges at the Central Jakarta District Court has sentenced him to 10 years in prison and a fine of Rp. 600 million, a subsidiary of 6 months in prison. At the appeal stage, the Panel of Judges at the DKI High Court gave a lighter sentence than the previous verdict, this has injured the sense of justice in society, especially the reason for reducing the sentence used by the Panel of Judges is related to the gender of the accused. The gender reason used as a reduction in Pinangki's sentence is inconsistent with Indonesian law, where there are no privileges given by law to legal subjects or no man above the law.
Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Fenomena Pelanggaran Merek di Marketplace Muhammad Arkan; R. Rahaditya
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.137 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i1.11258

Abstract

Artikel ini mendefinisikan tanggung jawab hukum yang dikenakan pada penyedia platform marketplace untuk barang yang melanggar merek, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tanggung jawab hukum atas barang yang melanggar merek di marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat ditanggung oleh penyedia platform. UU ITE ternyata dapat memberikan kelonggaran bagi penyedia platform untuk melepaskan diri dari tanggung jawab mereka sebagai pengelola situs e-commerce. Sebagai bentuk kepastian dan tanggung jawab hukum atas pengelolaan platform marketplace, perlu ditetapkan tanggung jawab hukum penyedia platform atas terjadinya pelanggaran. Hal inilah yang mendasari kajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pola pertanggungjawaban hukum yang tepat atas permasalahan pelanggaran yang terjadi.
Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Leni Anggraeni; R. Rahaditya
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.982 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i6.12471

Abstract

Various issues regarding criminal acts are increasingly increasing the number of cases and also the victims of criminal acts. Criminal acts that occur are caused by several factors, from the pressure of economic needs to conditions that endanger or injure victims both psychologically is sexual abuse, especially of children. Children should be a priority for parents, society and government because children who are still minors are still uder the protection of parents and the law in Indonesia, especially the Law on Child Protection which is clear in which children have their own rights, one of which is not to receive indecent treatnent such as criminal acts of decency. Sexual abuse itself has a definition as a form of action or action in expressing syahwatnya to others by force. The act of sexual abuse that is in the public spotlight today is the perpetrators who launch their actions on children. The occurrence of this act of sexual abuse is due to internal factors and also external factors. However, the acts of sexual abuse must still be processed by the law because it is included in criminal law and there must be sanstions and provisions for the verdict of the criminal case of this sexual abuse.
PENGATURAN PENGGUNAAN CIPTAAN LAGU ILEGAL SECARA KOMERSIAL DARI SOUNDCLOUD Andrew Alderaj Manik; R. Rahaditya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p17

Abstract

Hak cipta adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta ciptaan asli, termasuk lagu, sebagai upaya untuk mendorong dan menjamin kelangsungan kreativitas. Hak cipta atas lagu memegang peranan penting dalam industri musik dengan melindungi hak pencipta dan memberikan insentif untuk menciptakan karya baru. Penelitian ini menyoroti pentingnya hak cipta untuk lagu dan dampaknya terhadap pencipta, industri musik, dan masyarakat secara keseluruhan. Metode penelitian dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis kasus lagu yang berkaitan dengan hak cipta. Selain itu, hak cipta juga berperan dalam memajukan industri musik secara keseluruhan. Melalui hak cipta, label rekaman, penerbit musik, dan distributor dapat memastikan bahwa investasi mereka dalam pemasaran, promosi, dan distribusi lagu menerima pengembalian yang adil. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan persoalan yang muncul dalam konteks hak cipta lagu. Salah satu tantangan terbesar adalah penyebaran lagu secara ilegal melalui internet dan praktik pembajakan. Kesimpulannya, hak cipta atas lagu berperan penting dalam menumbuhkan kreativitas dan melindungi hak pencipta. Copyright is a form of legal protection granted to the creators of original works, including songs, as an effort to encourage and ensure the continuity of creativity. Copyright for songs plays an important role in the music industry by safeguarding the rights of creators and providing incentives to create new works. This research highlights the importance of copyright for songs and its impact on creators, the music industry, and society as a whole. The research was conducted through a literature review and analysis of copyright-related song cases. Additionally, copyright also plays a role in advancing the music industry as a whole. Through copyright, record labels, music publishers, and distributors can ensure that their investments in song marketing, promotion, and distribution receive fair returns. However, this research also identifies challenges and issues that arise in the context of song copyright. One of the biggest challenges is the illegal dissemination of songs through the internet and piracy practices. In conclusion, copyright for songs plays an important role in fostering creativity and protecting the rights of creators.
Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Raden Mas Dimas Pangestu; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1412

Abstract

This article explores the urgency of social rehabilitation for drug-addicted inmates within the confines of correctional facilities. Substance abuse has become a serious issue affecting various segments of society, including those ensnared within the criminal justice system. Social rehabilitation within correctional institutions is crucial in addressing this problem. Through a rehabilitative approach, drug-addicted inmates can receive guidance, support, and the necessary skills to reintegrate into society as productive individuals. This article underscores the importance of social rehabilitation as an integral part of efforts to rehabilitate drug-addicted inmates, with the hope that these measures will have a significant positive impact on behavioral change and their overall recovery.
Co-Authors Andrew Alderaj Manik Dimas Saputra Leni Anggraeni Muhammad Arkan Raden Mas Dimas Pangestu