<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika politik pendidikan Islam dalam perspektif sejarah dan konstitusi Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji dokumen-dokumen historis, teks hukum, serta literatur akademik yang relevan untuk memahami bagaimana pendidikan Islam berkembang dalam konteks politik dan regulasi negara. Data dianalisis secara historis-kritis dan normatif-yuridis guna mengidentifikasi perubahan kebijakan dan sikap politik terhadap pendidikan Islam dari masa kolonial hingga era reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam mengalami berbagai tantangan dan transformasi yang signifikan. Pada masa kolonial, pendidikan Islam terbatas pada pesantren dan madrasah tradisional dengan ruang gerak yang dikontrol ketat oleh pemerintah kolonial. Awal kemerdekaan menghadirkan ambiguitas konstitusional akibat penghapusan frasa kewajiban menjalankan syariat Islam dalam UUD 1945. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, pendidikan Islam mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional, meskipun masih menghadapi ketimpangan dalam pengakuan dan sumber daya dibandingkan dengan pendidikan umum. Masa Reformasi membawa pengakuan formal yang lebih kuat melalui UU No. 20 Tahun 2003, tetapi ketimpangan kualitas dan pendanaan masih menjadi kendala utama. Dari sisi konstitusional, meskipun UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan dan kebebasan beragama, implementasi kebijakan pendidikan Islam kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi yang menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kekuasaan politik, norma hukum, dan dinamika sosial budaya. Penguatan legal dan politik sangat diperlukan agar pendidikan Islam dapat berkembang optimal dan berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional.]]>
