<![CDATA[AbstracThings that often happen in society in carrying out marriages are not in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974, namely marriages that are legal if each marriage is registered under the provisions of the applicable laws and regulations, marriages that are only carried out legally according to Islamic religious law but not recorded according to state law, still legal according to Islamic religious law but marriages that are not carried out at the KUA (Office of Religious Affairs) for those who believe in Islam and for those who are of a religion other than Islam in KCS (Office of Civil Registry) are basically will have an impact on not having permanent legal force, in this case the parties who are most harmed are the wife and children, the wife cannot file a lawsuit because in order to file a lawsuit she must have a marriage certificate as authentic evidence and children who do not have a civil relationship with the father . The implementation of unregistered marriages can occur due to a lack of public understanding of the law, as well as quite expensive costs, then it is synchronized in making the implementation of these regulations, namely referring to Article 2 paragraph (1) and paragraph (2), this creates differences of opinion, so there are still some people who carry out marriages that are not in accordance with Law Number 1 of 1974.The title in this study is Juridical Analysis of the Consequences of Marriages for Couples of Men and Women That Are Not In Accordance with Article 2 of Law Number 1 of 1974, the formulation of the problem "What are the consequences of marriages that are not recorded in accordance with Article 2 of Law Number 1 of 1974? ”, this study aims to find out and analyze the juridical implementation of marriages that are not in accordance with Law Number 1 of 1974, to find out and analyze the juridical consequences of divorce on the rights of wives from marriages that are not in accordance with Law Number 1 of 1974. In this study This study uses normative legal research methods, namely where the author examines and analyzes various secondary data. The nature of this research is the nature of descriptive research, namely to provide an overview of a situation in this study, which is intended to solve problems based on the facts collected and analyzed then conclusions can be drawn.Whereas the implementation of marriages that are not in accordance with Article 2 of Law Number 1 Year 1974 are still carried out by some people, based on the opinion of the MUI (Indonesian Ulema Council) in Pontianak City, they do not agree with the marriage being carried out without going through the KUA (Office of Religious Affairs). , because it is considered to bring more harm than benefits. Keywords: Law, Marriage, Divorce. AbstrakHal yang sering terjadi di masyarakat dalam melakukan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan yang sah apabila tiap-tiap perkawinan tercatat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan yang hanya dilakukan sah menurut hukum agama Islam namun tidak dicatat menurut hukum Negara, tetap sah menurut hukum agama islam akan tetapi perkawinan yang tidak dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang Bergama Islam dan bagi yang beragama selain Islam di KCS (Kantor Catatan Sipil) pada dasarnya akan berdampak pada halnya tidak memiliki kekuatan hukum tetap, dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah istri dan anak, istri tidak dapat melakukan gugatan dikarenakan untuk bisa mengajukan gugatan harus memiliki akta nikah sebagai bukti yang autentik dan anak yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan sang ayah. Pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, serta biaya yang cukup mahal, kemudian dissinkronisasi dalam pembuatan pelaksanan peraturan tersebut yakni merujuk pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), hal tersebut menimbulkan perbedaan pedapat, sehingga masi ada beberapa masyarakat yang melaksanakan perkawinan tidak sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Adapun judul dalam penelitian ini yaitu Analisis Yuridis Akibat Perkawinan Pasangan Pria Dan Wanita Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahu 1974, rumusan masalah “Bagaimana Akibat Perkawinan Yang Tidak Dilakukan Pencatatan Sesuai Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yuridis pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk mengetahui dan menganalisis yuridis akibat perceraian terhadap hak istri dari perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu di mana penulis meneliti dan menganalisa dengan berbagai data sekunder. Sifat penelitian in adalah sifat penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran suatu keadaan dalam penelitian ini, yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta yang terkumpul dan dianalisa kemudian dapat ditarik kesimpulan.Bahwa pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masi dilaksanakan oleh beberapa masyarakat, berdasarkan pendapat MUI (Majelis Ulama Indonesia) di Kota Pontianak, menganggap tidak setuju dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui KUA (Kantor Urusan Agama), karena dianggap lebih banyak mendatangkan ke mudharatan dari pada manfaatnya. Kata Kunci : Hukum, Perkawinan, Perceraian.]]>
