Ratu Balkis Sitorus
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN SAMPAH Ratu Balkis Sitorus; Dany Try Hutama Hutabat; Emil Salim Siregar; Indra Perdana
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v24i1.3172

Abstract

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H UUD 1945. Permasalahan lingkungan hidup yang harus menjadi perhatian saat ini ialah pengelolaan sampah.Dikarenakan semangkin bertambahnya jumlah penduduk serta jumlah konsumsi masyarakat yang menimbulkan volume, jenis serta karateristik sampah yang semangkin beragam. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peneltian yang dilakukan oleh penulis terdapat batasan dalam penelitian yang dirangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai Dalam Pengelolaan Sampah, Apa Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai Dalam Melakukan  Pengelolaan Sampah. Jenis riset dalam penelitian ini adalah Empiris, riset ini merupakan jenis Field Riset (Studi Lapangan) yang dengan demikian merupakan semacam pemeriksaan hukum humanistik dan juga dapat disebut penelitian lapangan, untuk lebih spesifik melihat pengaturan yang sah materi dan apa yang sebenarnya terjadi di mata publik. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kenyataan atau fakta. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengelolaan sampah sudah melakukan tanggungjawab nya dengan adanya Perda Kota Tanjung Balai Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai adalah tidak sinkron nya undang-undang persampahan dengan peraturan daerah kota tanjung Balai dan kurang nya anggaran dalam melakukan pengelolaan sampah.