Dimas Aditya Ashari
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

FORMULASI PERATURAN TENTANG PEMBATASAN USIA DALAM TRANSAKSI ONLINE GAME VIRTUAL PROPERTY PADA TOKO SWALAYAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN ANAK Luthfi Hafidz Rafsanjani; Dimas Aditya Ashari; Hamdani Amriansyah
CREPIDO Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Crepido November 2022
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.4.2.95-113

Abstract

Online game telah mengaburkan batas antara game untuk hiburan dengan game untuk menghasilkan uang. Transaksi online game melalui toko swalayan merupakan celah keterbukaan akses bagi anak untuk dapat bertransaksi. Media massa memberitakan keresahan orang tua atas perilaku konsumtif anak terhadap transaksi game. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kondisi transaksi online game di Indonesia saat ini dan merumuskan formulasi pembatasan usia dalam bertransaksi pada toko swalayan sebagai upaya perlindungan anak. Penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan hasil gagasan konseptual berupa formulasi Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal pembatasan usia dalam bertransaksi online game di toko swalayan, serta sanksi administratif bagi toko swalayan yang melakukan pelanggaran. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis dari penyusunan karya tulis ilmiah ini antara lain: a) Perlu dilakukannya suatu upaya formulasi tentang pembatasan usia dalam transaksi online game virtual property pada toko swalayan dengan objek pengenaan dari ketentuan pembatasan tersebut disasarkan terhadap toko swalayan sebagai perantara (intermediary) transaksi online game virtual property dan konsumen dengan usia tertentu; b) Perlu dilakukan pencermatan hukum (legal scrutinizing) berupa analisis jangkauan, arah pengaturan, serta materi muatan dalam suatu formulasi pengaturan yang nantinya akan dibentuk secara komprehensif, tajam, dan mendalam dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.