Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Mewujudkan etika dalam kegiatan perbankan syariah melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik Yuristama, Agus Prakarsa; Saripudin, Udin
Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 10 (2022): Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Departement Of Accounting, Indonesian Cooperative Institute, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.011 KB) | DOI: 10.32670/fairvalue.v4i10.1709

Abstract

The world of banking is an activity based on the principle of trust. The public will place their funds in a bank that is considered trustworthy. If factually, the Bank is not trusted, then whether the Bank will succeed in controlling the market share of public funds, of course this will be difficult. The concept of Islamic banking that carries Islamic values based on Allah's guidance in the Qur'an and the example of Rasulullah in the hadith will certainly be an effective tool in increasing public trust in placing their funds in Islamic banking. This study uses a qualitative approach. Good Corporate Governance according to the general view, as well as good Corporate Governance according to the philosophical view of Islam from the perspective of Ontology, Epistemology and Axiology in general are the same. The fundamental difference is actually the value of Islamic mysticism in good corporate governance according to the Islamic view. This difference clearly affects the perspective of good corporate governance. If it is based on an Islamic view, there needs to be an internalization of values because not all of the variables can be seen with the naked eye or reality.
KEADILAN JOHN RAWLS DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH TERKAIT PENETAPAN KOTA MANOKWARI SEBAGAI IBUKOTA PAPUA BARAT Yuristama, Agus Prakarsa
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 3, Nomor 2, September 2025
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v3i2.24301

Abstract

Manokwari merupakan daerah yang berstatus Kabupaten. Wilayah ini memiliki luas wilayah daratan sebesar 125,46 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 203.000 jiwa (akhir 2023) wilayah ini kaya akan hasil alam baik pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan. hasil pertanian berupa ketela dan umbi-umbian. hasil perikanan berupa udang dan ikan serta hasil tambang seperti gas alam dan emas. Namun demikian Manokwari sebenarnya masih belum berstatus kota otonom, hal yang sama juga terjadi di beberapa ibukota propinsi hasil pemekaran, seperti Sofifi (Maluku Utarra), Mamuju (Sulawesi Barat), Merauke (Papua Selatan), Nabire (Papua Tengah), Tanjung Selor (Kalimantan Utara) dan Wamena (Papua Pengunungan). Apakah pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus Papua terkait dengan kesiapan Manokwari sebagai ibukota propinsi Papua Barat telah mencerminkan keadilan berdasarkan Teori Keadilan John Rawl?. jenis data yang akan menjadi dasar penulis dalam metode penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran bahan pustaka atau dokumentasi. Selanjutnya data sekunder yang akan digunakan oleh penulis dapat terbagi menjadi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pembentukan Papua Barat tidak langsung berdampak pada kesiapan kota Manokwari sebagai Ibukota propinsi yang sampai saat ini masih berstatus Kota Kabupaten, sehingga teori Rawls yang kedua yaitu Difference Principle (yang membahas keadilan kemanfaatan bagi Masyarakat yang paling tidak beruntung) belum dapat diwujudkan secara utuh, demikian juga dengan teori Rawls yang ketiga yaitu Equal Oportunity Principle yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga Manokwari. Dengan demikian maka Teori Keadilan John Rawls belum sepenuhnya terpenuhi terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus Papua di Manokwari
Pendampingan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mekarmukti melalui Metode Asset Based Community Development Saripudin, Udin; Madjakusumah, Deden Gandana; Handri, Handri; Ihwanudin, Nandang; Nurrachmi, Intan; Efendi, Nur; Yuristama, Agus Prakarsa; Hoerurohman, Aditya
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61231/jp2m.v2i2.248

Abstract

The Mekarmukti Forest Village Community Institute (LMDH) is a farmer organization established to implement the Community Forest Management (PHBM) partnership program with Perhutani in Mekarwangi Village, Ibun District, Bandung Regency. LMDH Mekarmukti comprises five Forest Farmers Groups (KTH) with approximately 280 members, cultivating 100 hectares of Perhutani land, primarily focused on Arabica coffee plants. Like many rural communities, LMDH Mekarmukti faces various challenges. One major obstacle for its members is limited market access and the inability to add value to their coffee products, resulting in selling coffee logs to middlemen. This significantly reduces their income and impacts their welfare. Hence, it is crucial to provide assistance and empower the community by raising awareness about their assets and improving their welfare. The empowerment approach used is the ABCD (Asset-Based Community Development) method, which involves identifying assets, planning and evaluating programs to enhance farmers' progress and welfare. By employing the ABCD method, the aim is to increase awareness and optimize asset utilization. The successful implementation of the ABCD method requires collaboration among farmers, the community, and the government to jointly support farmer empowerment programs and improve their welfare.