<![CDATA[Amyta Frisca Basana, M. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: friscaamytaa@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh penulis menemukan adanya norma yang bertentangan dalam perundang-undangan. Telah terdapat tumpang tindih kewenangan antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Selain itu dalam Pasal 12 Ayat (2) PP 56/21, LMKN diberikan kewenangan untuk menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK. Hal ini bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (1) UUHC yang dimana dalam hal menarik royalti pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota LMK untuk mendapatkan hak ekonominya. Selain itu, dalam hal menarik royalti LMK juga harus mendapatkan persetujuan (kuasa) dari pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dilakukan dengan teknik deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa mengenai kewenangan LMK dan LMKN yang tumpang tindih perlunya diadakan pemisahan kewenangan terkait lembaga yang melakukan penarikan royalti agar tidak terjadi pengumpulan royalti secara ganda. Selain itu, tidak seharusnya Pasal 12 Ayat (1) PP 56/2021 berkata demikian karena dapat dikatakan bahwa isi pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (1) UUHC. Kemudian terkait penarikan royalti bagi pencipta yang tidak tergabung dalam LMK adalah dengan mengembalikan keeksklusifan pencipta dalam memanfaatkan hak ekonominya. Kata Kunci: Kewenangan, Royalti, Hak Cipta ABSTRACT This research departs from the norm contravening the legislation, and there have been overlapping authorities between the Collective Management Agency and National Collective Management Agency regarding the royalty for creators, copyright holders, and related rights holders. Moreover, Article 12 Paragraph (2) of Government Regulation 56/21 implies that the National Collective Management Agency is authorized to charge a royalty for creators, copyright holders, and related right holders not registered as the members of Collective Management Agency. This matter contravenes Article 87 Paragraph (1) of Copyright Law implying that creators, copyright holders, and related right holders should be registered as members of the agency in order to get their economic right to charge a royalty. Charging royalty also has to get approval from creators, copyright holders, and related rights holders. This research employed normative legal methods and statutory and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were obtained based on descriptive analyses. The research results reveal that the overlapping authorities between the Collective Management Agency and National Collective Management Agency need to be separated and to be made double. Article 12 paragraph (1) of Government Regulation 56/2021 should not set forth this matter this way since it represents the condition that the substance of this Article contravenes Article 87 Paragraph (1) of Copyright Law. In charging royalty, the exclusiveness of the copyright in using their economic right should be restored. Keywords: authority, royalty, copyright]]>
