Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Artikel Kehormatan: Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia Adam, Richard Candra; Sastrawidjadja, Man S.
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.183 KB)

Abstract

Dalam kelembagaan, koperasi rakyat ditempatkan sebagai subjek (people based) sekaligus pusat kegiatan ekonomi (people centered). Koperasi menjadi lembaga yang mengatur perekonomian berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini tertera dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menempatkan koperasi sebagai saka guru perekonomian nasional serta bagian integral tata perekonomian nasional. Koperasi merupakan lembaga ekonomi strategis yang mampu menjadi penarik dan pendorong seluruh kegiatan ekonomi. Melalui koperasi, masyarakat secara kolektif dan nyata dapat menciptakan dan memperoleh nilai tambah, keuntungan dan kesempatan usaha yang lebih besar. Apabila koperasi masih bertahan dengan pola kelembagaan dan pengelolaan manajemen seperti 20 tahun lalu, maka koperasi tidak akan mampu bersaing. Secara statistik, kondisi koperasi tetap berkembang dari tahun ke tahun, namun kontribusi terhadap perekonomian nasional tidak signifikan. Mengadopsi sistem ekonomi konglomerasi dengan dibentuknya konglomerasi koperasi, berarti mengadopsi model koperasi dengan usaha-usaha besar dan beragam sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Mewujudkan konglomerasi koperasi dapat melindungi kepentingan masyarakat lokal di tengah arus globalisasi dan kapitalisme, karena koperasi menjadi organisasi yang modalnya dimiliki oleh anggotanya. Kepemilikan ini yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut.The Road to “Conglomerate Cooperatives” in Indonesia AbstractAs an institution, Cooperatives occupies the position as a subject (people-based) organization and also object of economic activities (people-centered). Article 33 of Indonesian Constitution places Cooperatives as an integral part of the national economy. Cooperatives is a strategic economic institution that serves as either stimulant or booster factor in the economic activities. Through Cooperatives, the society may create and obtain additional value, profit, and bigger business opportunities. Should Cooperatives maintain its institutional mechanism and management as with 20 years ago, it will not survive the competition. Based on the statistic, Cooperatives trend develops from year to year. However, its contribution to the national economy is hardly significant. Adopting the economic system of conglomerate by forming Conglomerate Cooperatives—a model of Cooperatives with gigantic variety of businesses so that it may improve the welfare of its members. The Conglomerate Cooperatives can protect the local society from globalization as a result of global capitalism, since Cooperatives is an organization owned by its members. This sense of cooperation and loyalty serves as the main reason for Cooperatives to survive in difficult situations and circumstances.Keywords: economic, globalization, welfare, conglomerate, cooperatives.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a1
Tanggung Jawab Debitor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Pratama, Diza; Adam, Richard Candra
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14960

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti tentang penyebab dan dampak kemudahan pengajuan pailit di Indonesia, khususnya di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengatur syarat pengajuan pailit dengan mudah, yaitu cukup dengan minimal 2 kreditor dan 1 utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudahan tersebut telah menimbulkan kerugian baik secara materiel dan imateriel kepada debitor selain itu kreditor yang beritikad baik dan konsumen juga dibuat resah dengan adanya isu pailit. Buruh tentunya juga akan terdampak dengan adanya PHK dari perusahaan pailit. Dengan demikian persyaratan pengajuan haruslah diperketat. DPR melalui fungsi legislasi dapat memperketat persyaratan tersebut melalui revisi terhadap UU Kepailitan. Selain itu melalui fungsi pengawasan, DPR dapat berupaya mencegah munculnya tindakan berlebihan daripihak yang terkait dengan kepailitan seperti suspensi saham.
Legal Protection for Consumers Due to Breach of Contract by Business Operators in Electronic Transactions (Case Study Of Harizqi Azri and Juni Fairnando) Mardesya, Nadia; Adam, Richard Candra
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.888

Abstract

Electronic transactions refer to the process of buying and selling goods and services over the Internet. With the presence of electronic transactions, it has become much easier to engage in various transactions. However, there are still many parties with the intention of committing crimes. Therefore, there is a need for legal protection for consumers in electronic transactions. The legal protection for consumers is regulated by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). The common violations committed by business actors involve the infringement of Article 4 of the UUPK, which pertains to consumer rights. Consumers experience losses and breaches of contracts due to the exploitation of situations by business actors. In addition to the UUPK, in electronic transactions, consumer protection is also regulated by Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). Consumer protection, as explained in Article 1, Number 1 of the UUPK, emphasizes that all efforts are made to ensure legal certainty in order to provide protection for consumers.