<![CDATA[Penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor 2001) oleh Mahkamah Agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) huruf D dan asas legalitas serta asas pemisahan kekuasaan negara. Selain itu, hal tersebut juga dinilai tidak mengindahkan sudut hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum. Mahkamah Agung tidak berwenang menerapkan kembali ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi positif yang terdapat dalam UU Tipikor 2001 dikarenakan dengan hal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara namun juga rakyat dan lembaga tinggi negara termasuk Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus melaksanakan dan mematuhi putusan judicial review tersebut mengingat kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislation. Apabila instansi penegak hukum maupun aparaturnya menggunakan suatu instrumen hukum yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka akibat hukum yang terjadi dapat berupa kerugian finansial. Instansi penegak hukum atau aparaturnya dapat menanggung akibat hukum secara pribadi (personal liability) untuk mengganti kerugian yang dituntut melalui peradilan biasa yang ditegakkan secara paksa dan demi hukum batal sejak semula (ab initio). Differences in Point of Views on the Nature of Unlawful Material Doctrine of CorruptionAbstractThe application of the unlawful materiel doctrine in a positive function in Law Number 20 in2001 on The Amendment of Law Number 31 in 1999 on Corruption Eradication (UU Tipikor 2001) by the Supreme Court after the decision of the Constitutional Courtis contrary to the Constitution of 1945 Article 28 D paragraph 1 and the principle of legality and the principle of separation of state powers. The application does not heed the hierarchy of legislation in Indonesia, and thus does not reflect any legal certainty. The Supreme Court has no authority to re-implement the unlawful materiel doctrine in the positive functions contained in the law of corruption in this case, because it is adjudged in the judicial review by Constitutional Court which has no binding force. The decision by the Constitutional Court for a judicial review binds the litigants as well as the citizen and state officials. The Supreme Court should also implement and abide by the decision of the judicial review with consideration that the Constitutional Courts decision is a negative legislation. If a law enforcement agency or apparatus uses a legal instrument which has been declared having no legal binding, legal consequences are to occur in the form of financial losses to the extent that the state officials shall be liabileto give compensation, which,through the regular court, can be enforced by force and by the void from the beginning law (ad initio).Keywords: unlawful materiel doctrine, Supreme Court, Supreme Constitutional Court, judicial review, negative legislation. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a8]]>
