<![CDATA[Taufany Ikmal Billah, Aan Eko Widiarto, Dhia Al Uyun Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Taufanyikmal@student.ub.ac.id ABSTRAK Perubahan yang terjadi dalam akibat hukum perubahan kedudukan dan tugas KPK berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari pengesahan undang-undang nomor 19 tahun 2019, bahwa telah terjadi perubahan terkait dengan kedudukan dan tugas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jika ditelaah lebih jauh, hal ini sebagai bentuk harmonisasi kelembagaan di Indonesia. Dengan masuknya KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pengaturan mengenai tugas supervisi KPK diatur di dalam PERPRES, adanya dewan pengawas yang kemudian disebut dewas dalam struktur internal KPK, KPK menjadi objek hak angket dari lembaga legislatif yaitu DPR, KPK memiliki tugas supervise terhadap POLRI dan KEJARI, kriteria perkara yang bisa ditangani KPK dikurangi. Kata Kunci: KPK, Korupsi, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACT This research studies the legal consequences of the change in both the standing and tasks of the Corruption Eradication Commission (henceforth referred to as the commission) according to Law Number 19 of 2019 concerning The Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Following the validation of Law Number 19 of 2019, there has been a change in the standing and the tasks of the commission as in Law Number 19 of 2019. This change has been aimed for institutional harmonization in Indonesia. With the presence of the commission within the executive scope, the regulatory provisions regarding the supervisory task of the commission are governed by Presidential Regulation with the presence of a supervisory council in the internal structure of the commission. The commission serves as an object of inquiry right of the House of Representatives as a legislative body, and the commission is required to conduct supervision over the Indonesian Police and General Prosecutor Office of Indonesia, and the cases handled by the commission should be reduced. Keywords: corruption eradication commission, corruption]]>
