<![CDATA[Birokrasi pemerintah memegang peranan penting atau bahkan berperan tunggal dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia sendiri permasalahan birokrasi salah satunya bisa terlihat dari panjangnya birokrasi perizinan yang diterima oleh warga negara. Salah satu bentuk permasalahan birokrasi perizinan adalah dalam sektor investasi atau penanaman modal di daerah. Penelitian ini mengajukan rumusan permasalahan yaitu sebab hambatan birokrasi penanaman modal di daerah sebelum reformasi birokrasi dan pentingnya reformasi birokrasi serta keterbukaan informasi dalam penanaman modal di daerah.Tulisan ini hendak menggali secara utuh mengenai hambatan perizinan penanaman modal di daerah dan mengetahui pentingnya reformasi birokrasi serta keterbukaan informasi dalam sektor perizinan penanaman modal di daerah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang sifatnya kualitstif dengan penjelasan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hambatan perizinan penanaman modal salah satunya berupa belum adanya sekretariat bersama, sehingga pelaksanaan terpadu satu pintu belum berjalan secara optimal. Selain itu hasil penelitian ini adalah nyatanya diperlukan reformasi dan keterbukaan informasi dalam sektor penanaman modal dikarenakan dengan adanya reformasi tentu saja akan membawa suatu perubahan, begitu pula dengan reformasi birokrasi khususnya dalam hal perizinan penanaman modal di daerah.]]>
