Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH Journal of Innovation Research and Knowledge
Nency Dela Oktora
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS SANKSI TERHADAP PELANGGAR KODE ETIK DAN TATA TERTIB SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP DEKADENSI MORAL MAHASISWA Nency Dela Oktora
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 5: Oktober 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v1i5.4975

Abstract

Kode etik dan tata tertib dibuat dengan maksud dan tujuan yaitu menanamkan akhlakul karimah dalam bersikap, berprilaku baik di kampus dan luar kampus serta untuk membentuk mahasiswa yang berkepribadian muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, analisisnya deskriptif kualitatif yaitu untuk melihat bagaimana fungsi hukum sebagai sosial kontrol dan sosial engginering serta teori-teori yang berkaitan dengan dekadensi, sehingga akan terlihat bagaimana efektivitas sanksi terhadap pelanggar kode etik dan tata tertib mahasiswa serta implikasinya terhadap dekadensi moral mahasiswa. Berdasarkan ritme terjadinya pelanggaran, disimpulkan bahwa keberadaan sanksi dalam kode etik dan tata tertib belum mampu mengontrol prilaku dan merubah mindset mahasiswa untuk tidak melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat baik dari dalam kampus maupun berasal dari pribadi mahasiswa dan lingkungan sosialnya. Mahasiswa sebagai remaja dengan peran dan posisinya masing-masing harus mempunyai filter untuk dapat membentengi diri dari norma negatif globalisasi yang cenderung menghancurkan kemanusiaan, serta dengan mengenalkan Islam yang integral, progresif dan fungsional kepada mahasiswa/i diharapkan mereka akan dapat melalui masa remajanya dengan penuh prestasi dan keluhuran budi berdasar akhlakul karimah dan jauh dari dekadensi moral
Tajdid Nikah: Legal Analysis, Ulama Perspectives, and Maslahah Mursalah (A Case Study in East Lampung Regency) Nur Isti Fadah; Hud Leo Perkasa Maki; Hendra Irawan; Nency Dela Oktora; Husain Fadhil Arrasyid
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 June (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v10i1.5855

Abstract

This study examines the phenomenon of tajdid nikah (renewal of the marriage contract) among Muslim couples in Giriklopomulyo Village, Sekampung District, East Lampung Regency, with a focus on cases involving pregnancy prior to the official marriage. Although both Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 53 confirm that such marriages are valid without requiring re-contracting, tajdid nikah remains prevalent due to societal pressure, cultural norms, and insufficient legal literacy. Using a qualitative case study approach with data from interviews, documentation, and field observations, this research systematically analyzes five key dimensions: the definition of tajdid nikah, local chronology of its practice, its legal interpretation under KHI, contemporary ulama perspectives, and its relevance within the framework of maslahah mursalah. The findings show that tajdid nikah is often pursued not for legal necessity but to achieve psychological relief, family acceptance, and perceived social legitimacy. While some scholars tolerate the practice as a form of precaution (ihtiyat), most ulama assert that it is unnecessary if the first marriage contract was valid. In terms of maslahah mursalah, tajdid nikah can be viewed as beneficial when it reduces stigma and promotes harmony but may be harmful if it reinforces public misconceptions about Islamic legal norms. Therefore, tajdid nikah should not be institutionalized as a religious obligation, and broader legal education is needed to align community practices with sharia principles and Indonesian legal standards.
Co-Authors Hendra Irawan Hud Leo Perkasa Maki Husain Fadhil Arrasyid Nur Isti Fadah