Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Forschungsforum Law Journal
Delina Stia Wahyuaristy*, Budi Santoso, Hendro Saptono, Delina Stia Wahyuaristy*,
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PT. TRANS MARGA JATENG DALAM PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN PENGUSAHAAN JALAN TOL BERDASARKAN PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL (Studi : Proyek Jalan Tol Ungaran – Bawen oleh PT. Trans Marga Jateng) Delina Stia Wahyuaristy*, Budi Santoso, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (582.057 KB)

Abstract

Pembangunan infrastruktur jalan tol sangat dibutuhkan oleh negara demi terwujudkan pembangunan ekonomi yang tumbuh dan berkembang untuk kemajuan negara Indonesia. Berdasarkan kewenangan otonomi daerah, pemerintah membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk menunjang pembangunan ekonomi melalui penyerahan hak pengelolaan dari pemerintah kepada pihak lain sehubungan dengan keterbatasan pemerintah itu sendiri. Penyerahan hak pengelolaan dari pemerintah tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang membangun saranan pembangunan jalan tol yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang merupakan perusahaan publik yang telah berpengalaman dalam mengelola ratusan kilometer Jalan Tol di Indonesia dan di Luar Negeri sehingga membentuk PT. Trans Marga Jateng sebagai anak perusahaan dalam pengusahaan jalan tol di sektor Jawa Tengah tersebut.Berdasarkan penyerahan hak pengelolaan tersebut menimbulkan pengalihan tanggung jawab dalam pengelolaan jalan tol Semaran – Solo dimana muncul hubungan hukum diantara para pihak terkait serta kewenangan PT. Trans Marga Jateng setelah mendapatkan penyerahan pengalihan tanggung jawab tersebut yang diatur dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.Dari metode penelitian dalam penulisan ini melalui pendekatan yuridis empiris yang merupakan penggabungan antara data sekunder dengan data primer, disimpulkan bahwa tanggung jawab terhadap hak pengelolaan pengusahaan jalan tol tersebut telah berpindah sepenuhnya kepada PT. Trans Marga Jateng tanpa campur tangan dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk lagi.
Konsep Ideal Regulasi Identitas Digital Tunggal dalam Konvergensi Teknologi sebagai Instrumen Penguatan Perdagangan Digital Berbasis Ekonomi Virtual Priyo Utomo, Aldi; Muhammad Ibrohim, Noor; Ramadhani, Nayla; Muhammad Zidni, Naufal; Stia Wahyuaristy, Delina
Forschungsforum Law Journal Vol 2 No 02 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v2i02.11161

Abstract

The development of the digital economy in Indonesia, which is driven by advances in information technology, requires adaptive and comprehensive regulations, one of which is the regulation of digital identity. A single digital identity is a vital instrument in ensuring security, validity, and trust in digital transactions. Unfortunately, legal arrangements in Indonesia are still sectoral and not fully integrated. Existing regulations such as the Electronic Information and Transaction Law, the Personal Data Protection Law, and Permendagri No. 72 of 2022 have not yet provided a complete and interoperable legal basis. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, approach, comparative approach, and case approach. The discussion focuses on the urgency of establishing a single digital identity regulation, compared to the Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS) in the European Union which has implemented a comprehensive cross-country digital identity system, and formulating the ideal regulatory concept applied in Indonesia. The results of the study show the need for the establishment of a separate regulation on a single digital identity that contains aspects of definition, technical infrastructure, legal guarantees, digital trust services, and protection of user rights. The ideal concept of regulation must also be based on philosophical (values of Pancasila and the 1945 Constitution), sociological (demands for public needs for digital identity security), and juridical (to fill the legal vacuum) foundations. Therefore, a single digital identity regulation is expected to become a strong legal foundation to support digital trade based on the virtual economy in a fair and sustainable manner.
Co-Authors Muhammad Ibrohim, Noor Muhammad Zidni, Naufal Priyo Utomo, Aldi Ramadhani, Nayla