<![CDATA[Muhammad Syahrisal Fikri, Hanif Nur Widhiyanti, Moch Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: syahrisal@student.ub.ac.id ABSTRAK Penyelesaian hukum terkait dengan pemasalahan hukum penelitian yaitu terhadap penerapan prinsip State Action dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia khususnya pada pasal 50 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena dalam pengaturan tersebut belum diatur mengenai parameter atau indikator ketentuan prinsip State Action dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Maka dari itu penulis mengangkat isu hukum mengenai ketidaklengkapan hukum (uncomplete norm) atau urgensi agar ada pengaturan secara khusus mengenai parameter atau indikator untuk menilai ketentuan prinsip State Action itu sendiri. Kata Kunci: Prinsip State Action, Pengecualian, Monopoli ABSTRACT This research studies the legal settlement in the case of the application of state action principle in business competition law in Indonesia, specifically in Article 50 letter a of Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, recalling that this law does not regulate the parameters or indicators of the provision of state action principle in business competition law in Indonesia. Departing from this issue, this research aims to delve into the uncomplete norm or the urgency that leads to the regulation-making regarding the parameters and indicators to assess the state action principle. Keywords: state action principle, exception, monopoly]]>
