<![CDATA[Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah demi mendukung pembangunan daerah tersebut adalah melalui pemungutan pajak yang dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Masalah yang muncul dalam implementasinya di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di SAMSAT Medan Selatan adalah realisasi PAD dari kebijakan pemutihan ini tahun 2020 belum tercapai optimal dari target yang ditetapkan. Sehingga peneliti ingin melihat kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemutihan agar tujuan peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor tercapai. Untuk mengecek keabsahan data dilakukan teknik triangulasi sumber dan teknik yakni membandingkan dari beberapa sumber dan teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja UPT SAMSAT Kantor Medan Selatan dalam menegakkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat dianalisis dengan menggunakan model yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn, yang memperhitungkan enam variabel yang terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan. Terlepas dari kemajuan, masih ada tantangan untuk memberlakukan kebijakan. Kegiatan yang perlu dilakukan agar berfungsi ini termasuk kurangnya loket dan jangkauan di area sosialisasi.]]>
