<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunanuntuk kepentingan umum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atastanah, Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum ditinjau dari Teori Hukum Pembangunan serta Permasalahanyang dihadapi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo dalam PengimplementasianUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. Hasil penelitianTata cara Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dapatmemberikan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah meliputi tahapan yaitu Perencanaan,Persiapan meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan,Konsultasi publik rencana pembangunan serta Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi Inventarisasi dan identifikasi penguasaaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan Tanah, Penilaian Ganti Kerugian, Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, Pemberian Ganti Kerugian serta Penyerahan Hasil PengadaanTanah. Permasalahan yang dihadapi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo dalamPengimplementasian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum ditinjau dari Teori Hukum Pembangunan antara lain: Prokontra masyarakatdalam pengadaan tanah tetap ada serta sulitnya menentukan harga setempat sesuai dengan lokasi]]>
