Tommy P. Nainggolan ,, Tommy P. Nainggolan
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1252/Pid. B/2010/Pn. Jkt. Sel..) ,, Tommy P. Nainggolan; ,, Winarno Budyatmojo; ,, Widodo Tresno Novianto
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenulisan tesis ini merumuskan masalah sebagai berikut: Benarkah sistem pembuktian terbalik pada penegakan hukum tindak pidana korupsi menghilangkan Hak Asasi Manusia?, dan apakah betul sistem pembuktian terbalik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1252/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Sel., diterapkan sesuai perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?. Penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif, dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian yang diperoleh yakni bahwa tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga pemberantasannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, antara lain dengan memberlakukan sistem pembuktian terbalik. Penerapan sistem pembuktian terbalik tidaklah melanggar hak asasi manusia tetapi justru menerapkan teori keadilan yang menyeimbangkan hak asasi terdakwa dengan hak asasi rakyat banyak. Adapun sistem pembuktian terbalik dalam kasus Bahasyim Assifie, dalam perspektif hak asasi manusia prakteknya telah dilaksanakan oleh.Majelis hakim perkara yang bersangkutan secara terbatas dan berimbang sehingga tidak terdapat pelanggaran hak asasi baik hak asasi terdakwa maupun hak asasi rakyat.Kata kunci: sistem pembuktian terbalik, pembuktian, korupsi, hak asasi manusia.