Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRIVAT LAW II Jurnal Privat Law Privat Law
Yudho Taruno Muryanto ,, Yudho Taruno Muryanto
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSERO UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ,, Ambar Budhisulistyawati; ,, Yudho Taruno Muryanto; ,, Anjar Sri CN
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan menginventarisasi permasalahan dalam pengelolaan BUMD pada umumnya dan BUMD perseroda secara khusus, yang mencakup jenis dan bidang usaha, corporate structure, sumber daya manusia yang mengelola BUMD, dan manajeman yang digunakan untuk mengelola BUMD, serta menemukan strategi pengelolaan BUMD persero dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam penelitian ini digunakan metode empiris dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara dan kuisioner kepada direksi dan dewan pengawas BUMD baik yang berbentuk perumda maupun perseroda. Penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan variable bebas dan terikat. Analisa data dilakukan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan pengelolaan BUMD, dapat dirinci sebagai berikut :Terjadi tumpang tindih pengaturan sektoral tentang BUMD,permasalahan manajemen pengelolaan, permasalahan SDM, permasalahan pengawasan dan pembinaan BUMD, dan permasalahan restrukturisasi BUMD. Berkaitan dengan strategi pengelolaan BUMD perseroan (perseroda) lebih cocok menggunakan konsep perusahaan pengendali atau membentuk perusahaan kelompok/grup ( holding company) dengan grup usaha vertikal, horisontal, dan kombinasi. Alasan diberlakukanya konsep holding company antara lainbertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMD agar tidak memiliki ketergantungan pendanaan pada pemerintah, dan tiap pemerintah daerah memiliki lebih dari satu BUMD bidang usaha yang sama (Hulu dan hilir) maupun di bidang usaha yang berbeda (aneka usaha).Kata kunci :BUMD,Strategi Pengelolaan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG AKTA JUAL BELINYA DIAKUI CACAT OLEH PIHAK NOTARIS (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3244 K/Pdt/2016) ,, Nastasya Shinta Devi; ,, Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (990.407 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30134

Abstract

AbstractThis article describes and examines the issue of how the form of legal protection of parties involved in the agreement whose deeds are recognized as defective by the notary. This article uses normative legal research methods are prescriptive. The results of this study indicate that the sellers, buyers and third parties can claim their respective legal protection. The buyer’s party sued on the basis of Article 1243 of the Civil Code regarding default, the seller may sue and cancel his agreement with a third party under Article 1449 and Article 1454 of the Civil Code regarding the error, so that the agreement with the deferred sale deed of the defect may be canceled. A third party may also sue the seller under Article 1453 of the Civil Code if the seller’s claim to cancel the agreement is granted or to sue under Article 1322 of the Civil Code regarding an error which does not invalidate a contract.Keywords: Default; Deed of Sale and Purchase; Legal Protection; VoiddableAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang akta jual belinya diakui cacat oleh pihak notaris. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak penjual, pembeli dan pihak ketiga masing-masing dapat mengklaim perlindungan hukum. Pihak pembeli menggugat dengan dasar Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi, pihak penjual dapat menggugat dan membatalkan perjanjiannya dengan pihak ketiga dengan dasar Pasal 1449 dan Pasal 1454 KUHPerdata tentang kekhilafan, sehingga perjanjian dengan akta jual beli yang diakui cacat tersebut dapat dibatalkan. Pihak ketiga juga dapat menggugat pihak penjual dengan dasar Pasal 1453 KUHPerdata apabila gugatan pihak penjual untuk membatalkan perjanjian dikabulkan atau menggugat dengan dasar Pasal 1322 KUHPerdata tentang kekhilafan yang tidak membuat batalnya suatu perjanjian.Kata kunci: Wanprestasi; Akta Jual Beli; Perlindungan Hukum; Dapat Dibatalkan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG AKTA JUAL BELINYA DIAKUI CACAT OLEH PIHAK NOTARIS (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3244 K/Pdt/2016) ,, Nastasya Shinta Devi; ,, Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30134

Abstract

AbstractThis article describes and examines the issue of how the form of legal protection of parties involved in the agreement whose deeds are recognized as defective by the notary. This article uses normative legal research methods are prescriptive. The results of this study indicate that the sellers, buyers and third parties can claim their respective legal protection. The buyer’s party sued on the basis of Article 1243 of the Civil Code regarding default, the seller may sue and cancel his agreement with a third party under Article 1449 and Article 1454 of the Civil Code regarding the error, so that the agreement with the deferred sale deed of the defect may be canceled. A third party may also sue the seller under Article 1453 of the Civil Code if the seller’s claim to cancel the agreement is granted or to sue under Article 1322 of the Civil Code regarding an error which does not invalidate a contract.Keywords: Default; Deed of Sale and Purchase; Legal Protection; VoiddableAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang akta jual belinya diakui cacat oleh pihak notaris. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak penjual, pembeli dan pihak ketiga masing-masing dapat mengklaim perlindungan hukum. Pihak pembeli menggugat dengan dasar Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi, pihak penjual dapat menggugat dan membatalkan perjanjiannya dengan pihak ketiga dengan dasar Pasal 1449 dan Pasal 1454 KUHPerdata tentang kekhilafan, sehingga perjanjian dengan akta jual beli yang diakui cacat tersebut dapat dibatalkan. Pihak ketiga juga dapat menggugat pihak penjual dengan dasar Pasal 1453 KUHPerdata apabila gugatan pihak penjual untuk membatalkan perjanjian dikabulkan atau menggugat dengan dasar Pasal 1322 KUHPerdata tentang kekhilafan yang tidak membuat batalnya suatu perjanjian.Kata kunci: Wanprestasi; Akta Jual Beli; Perlindungan Hukum; Dapat Dibatalkan
PENERAPAN PERATURAN PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSI) OLEH BURSA EFEK INDONESIA KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ,, Katerine Septia Ulina Bonjou; ,, Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30146

Abstract

AbstractThis artickle Aims to analyzed the legal protection that could be provided by Indonesian Stock Exhanges (IDX) and Financial Fervices Authorityo(OJK) towards investors of trading halt stock       (suspension) roles by the IDX which not specify the maximum duration of the sanction given to the issuer . This research is a type of normative legal research that is prescriptive and applied. This study uses primary legal materials in the form of regulations and related legislation and secondary legal materials in the form of official legal documents. The research approach uses conceptual approach, statute approach, and case approach. Based on the results of the study, investors have a greater risk of stock suspension through the condition of issuers that can not maximize income and management of the company, so that investors can not receive dividends and capital gains from the company within a few years. Thus, investors may be granted protection in the presence of regulations that provide preventive legal protection through disclosure of information either through prospectus, annual report, interim financial report, incidental report, and public expose, as well as articles in Capital Market Law about disclosure, and repressive legal protection is investors can give complaints to OJK. regarding the company’s negligence in the management of the company in applying the principles of good corporate governance so that OJK may consider giving compensation, then the form of protection from the IDX itself is to set ‘delisting’ to issuers who get suspension sanction for years, so it might has a possibility to the returning of investor funds by using the mechanism of share buy back by issuers as a form of legal protection to investorsKeywords: Legal Protection ; Suspension ; Investors;AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum investor yang dapat diberikan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap peraturan penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) oleh BEI yang tidak menentukan jangka waktu maksimum sanksi yang diberikan kepada emiten. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa regulasi dan legislasi terkait dan bahan hukum sekunder dalam bentuk dokumen hukum resmi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, investor memiliki risiko lebih besar terhadap suspensi saham yang terjadi akibat dari kondisi emiten yang tidak dapat maksimal pendapatan dan manajemen perusahaan, sehingga investor tidak dapat menerima dividen dan capital gain dalam perusahaan dalam beberapa tahun. Dengan demikian, investor dapat diberikan perlindungan dengan adanya peraturan yang memberikan perlindungan hukum preventif  melalui  keterbukaan  informasi  secara  berkala  baik  melalui  prospektus,  laporan  tahunan, laporan  keuangan  interim,  laporan  insidentil,  dan  paparan  publik,  serta  pasal-pasal  yang  terdapat dalam Undang-undang pasar modal mengenai keterbukaan, dan perlindungan hukum represif, yaitu investor dapat memberikan pengaduan kepada OJK. mengenai kelalaian perusahaan dalam manajemen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga OJK dapat mempertimbangkan untuk memberikan ganti rugi, kemudian bentuk perlindungan dari BEI sendiri adalah untuk menetapkan ‘delisting’ kepada emiten yang mendapatkan sanksi suspensi selama bertahun-tahun, sehingga potensi kembalinya dana investor dapat terjadi dengan menggunakan mekanisme pembelian saham kembali oleh emiten sebagai bentuk perlindungan hukum kepada investorKata Kunci: Perlindungan Hukum, Suspensi, Investor.
Co-Authors ,, Katerine Septia Ulina Bonjou ,, Nastasya Shinta Devi Ambar Budhisulistyawati ,, Ambar Budhisulistyawati Anjar Sri CN ,, Anjar Sri CN