Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRIVAT LAW II Jurnal Privat Law Privat Law
M. Hudi Asrori S ,, M. Hudi Asrori S
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PENGIRIMAN BARANG EKSPEDISI ATAS KEHILANGAN DAN/ ATAU KERUSAKAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS (Studi Kasus di Kantor Pos Solo) ,, Fida Amira; ,, M. Hudi Asrori S
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research is aimed to study the appropriation of Logistic Courier Services Company’s responsibility based on the postal legislation billnumber 38 on 2009. This reasearch is an empirical law and applied with descriptive method. Data or legal material used is primary data obtained directly from PT. POS Indonesia, Solo Bramch. Secondary data were obtained from the materials library, books, journals, as well as the results of previous studies. The data collection technique is by interview and study documents or library materials and analyzed using qualitative analysis with interactive models. Based on the studies and discussions PT. POS Indonesia, specifically Solo branch related to the company’s responsibility on lost and damaged items. The company has compensated for any damaged and missing contents which compensation values are already decided by the company. However, PT. POS Indonesia will not take any responsibilities for lost and missing items due to force majeure reasons. Legal remedy may be taken by the claimers due to loss and damage items is non-lawsuit path (non-litigations); which means the settlements done directly by PT. POS Indonesia and the customer. The court legal action (litigation) is used when a conflict of claims or complains cannot be settled by both parties. Based on the research done by the researcher at PT. POS Indonesia, Solo branch there has not been any lost and damaged items cases of filed complaint by the customers using these kinds of legal actions.Key words: Logistic, Courier Services, Compensation, Company responsibility, PT. POS IndonesiaAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian bentuk tanggung jawab pihak pengiriman barang ekspedisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari PT. Pos Indonesia Cabang Solo. Data sekunder diperoleh dari bahanbahan kepustakaan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bentuk tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang tercatat milik pengguna layanan jasa, PT. Pos Indonesia Cabang Solo telah memberikan ganti rugi apabila didapati barang kiriman hilang dan/ atau rusak dimana besar ganti rugi telah diatur oleh PT. Pos Indonesia Cabang Solo dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang yang disebabkan oleh sebab kahar. Upaya hukum yang dapat ditempuh pengguna jasa layanan PT. Pos Indonesia Cabang Solo atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang dengan jalur diluar pengadilan (non litigasi) yaitu penyelesaian secara langsung pihak PT. Pos Indonesia dengan pihak pengguna layanan jasa. Juga dapat melalui upaya hukum di dalam pengadilan (litigasi) ketika sengketa atau keluhan tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Pos Indonesia Cabang Solo belum ada kasus kehilangan dan/atau kerusakan barang milik pengguna layanan jasa PT. Pos Indonesia Cabang Solo yang diselesaikan melalui proses di dalam pengadilan (litigasi).Kata Kunci: Logistik, Jasa Kurir, Ganti Rugi, Tanggung Jawab Perusahaan, PT. POS Indonesia
PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT SENGKETA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) ,, Ananda Dwinanti Kinasih; ,, M. Hudi Asrori S
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1026.162 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30104

Abstract

AbstractThis article aims for reviewing how the settlement of compensation as the consequences of the tenure of land rights unlawfully in civil law Surakarta state court verdict number 106/pdt.g/2017/PN.SKT and number 103/pdt.G/2006/PN.SKT where the court’s decision has a permanent legal force. This research is a juridical normative legal research. The location of this research at Notary Office and PPAT Adib Sujarwadi and the State Court Surakarta Class 1A Specific. Kinds and the sources of data in this research are consist of primary data and secondary data. The technique of data collection through interview and library study. The analytical technique used by the author is by the method of syllogism that uses the deduction mindset. Regarding the settlement of compensation due to unlawful tenure of land rights is a compensatory damages, in the form of payment to the victim amounting to a loss that is actually experienced. Based on the decision of the Panel of Judges. Regarding the non-granting of immaterial compensation because the Plaintiff does not attach the appropriate evidence. After the verdict is declared incracht, outside the court, the Defendant and the Plaintiff may hold deliberations to determine the amount of the indemnity or the Plaintiff waived the indemnity obligation, but the Defendant must leave the land of the object of the dispute voluntarily. In the case of still occupy it will be executed by the bailiff from the Court.Keywords: Compensation; Tort; Tenure Of Land Rights.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum pada perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 106/Pdt.G/2017/PN SKT dan Nomor 103/Pdt.G/2006/PN SKT, dimana putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Notaris dan PPAT Adib Sujarwadi dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduksi. Penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum yaitu dengan ganti rugi kompensasi, berupa pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Mengenai tidak dikabulkannya ganti rugi immateriil dikarenakan Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti yang sesuai. Setelah putusan dinyatakan incraht, di luar pengadilan, Tergugat dan Penggugat dapat mengadakan musyawarah untuk menentukan jumlah ganti rugi atau Penggugat membebaskan kewajiban pembayaran ganti rugi, namun Tergugat harus meninggalkan tanah obyek sengketa secara sukarela. Dalam hal masih tetap menempati maka akan dilakukan eksekusi oleh juru sita dari Pengadilan.Kata Kunci : Ganti Kerugian; Perbuatan Melawan Hukum; Penguasaan Hak Atas Tanah.
TANGGUNG JAWAB ISTRI TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH SUAMINYA (Studi Kasus Putusan No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl) ,, I Made Yoestika Bayu Pratama; ,, M. Hudi Asrori S
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1061.396 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30094

Abstract

AbstractThis article is intended to identify and analyze the position of the wife to the covenants committed by the husband and the form of a wife’s responsibility of her husband’s Default. This research is Normative legal by perspective. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used are literature studies and documentation studies relevant to the purpose of this research. The analysis uses the syllogistic of deduction, taking into account the interpretation of the law and the principles of  applicable law. The results of this research indicate that (1) the legal status of the wife against the agreement made by her husband, (a) In relation to the Husband is unknown, and the sense of inconvenience of the wife to to the seller; hereby wife affirms that the transaction of sale and purchase of land object is canceled. Based on the foregoing, the wife appealed to the Panel of Judges of the Investigator of this case in casu to examine, hear, and give the verdict. (B) The Husband has broken the promise so that the judge terminates the land purchase agreement. (2) The wife’s form of responsibility to the Default carried out by her husband relates to the fact that: (a) in fact the buyer is not the Husband and the wife but only the Husband; because the Husband breach of contract then the seller and the wife of defendant agree to cancel the transaction of the sale of the land object through the court; (b) Notary / PPAT is involved in the process of transferring legal entitlements, subject to sanctions through a judge’s decision to restore the land’s name back to the seller.Keywords: Responsibility of wife; wife’s position; Agreement on the sale and purchase of land rights: purchase property rights to the land; breach of contractAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Hukum   istri   terhadap perjanjian-perjanjian  yang  dilakukan  oleh  suaminya,  dan  bentuk  pertanggung  jawaban  seorang  istri  terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh suaminya. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif bersifat perspektif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Analisis menggunakan silogisme deduksi, dengan memperhatikan penafsiran hukum yang dilakukan serta asas-asas hukum yang berlaku pada ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) kedudukan  hukum  istri  terhadap perjanjian yang dilakukan oleh suaminya, (a) Terkait dengan sang suami tidak diketahui keberadaannya, serta rasa ketidaknyaman istri kepada para penjual; dengan ini sang istri menegaskan bahwa transaksi jual beli objek tanah dibatalkan. Berdasarkan segala hal di atas, istri memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini in casu untuk sudi memeriksa, mengadili, dan memberi putusan (b) sang suami telah ingkar janji sehingga hakim memutuskan perjanjian jual beli hak atas tanah tersebut batal.demi hukum. (2) Bentuk  pertanggungjawaban istri terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh suaminya, terkait dengan adanya fakta bahwa: (a) pada kenyataannya pihak pembeli bukan si suami dan istri melainkan hanya sang suami; karena sang suami wanprestasi maka penjual dan istri tergugat sepakat untuk membatalkan transaksi jual beli objek tanah itu melalui jalur pengadilan; (b) Notaris/PPAT terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah yang cacat hukum, dikenasi sanksi melalui putusan hakim agar memulihkan kembali tanah atas nama penjual. Kata kunci : Tanggung jawab istri; Kedudukan istri; Perjanjian jual beli hak atas tanah; jual beli hak milik atas tanah; Wanprestasi
PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT SENGKETA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) ,, Ananda Dwinanti Kinasih; ,, M. Hudi Asrori S
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30104

Abstract

AbstractThis article aims for reviewing how the settlement of compensation as the consequences of the tenure of land rights unlawfully in civil law Surakarta state court verdict number 106/pdt.g/2017/PN.SKT and number 103/pdt.G/2006/PN.SKT where the court’s decision has a permanent legal force. This research is a juridical normative legal research. The location of this research at Notary Office and PPAT Adib Sujarwadi and the State Court Surakarta Class 1A Specific. Kinds and the sources of data in this research are consist of primary data and secondary data. The technique of data collection through interview and library study. The analytical technique used by the author is by the method of syllogism that uses the deduction mindset. Regarding the settlement of compensation due to unlawful tenure of land rights is a compensatory damages, in the form of payment to the victim amounting to a loss that is actually experienced. Based on the decision of the Panel of Judges. Regarding the non-granting of immaterial compensation because the Plaintiff does not attach the appropriate evidence. After the verdict is declared incracht, outside the court, the Defendant and the Plaintiff may hold deliberations to determine the amount of the indemnity or the Plaintiff waived the indemnity obligation, but the Defendant must leave the land of the object of the dispute voluntarily. In the case of still occupy it will be executed by the bailiff from the Court.Keywords: Compensation; Tort; Tenure Of Land Rights.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum pada perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 106/Pdt.G/2017/PN SKT dan Nomor 103/Pdt.G/2006/PN SKT, dimana putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Notaris dan PPAT Adib Sujarwadi dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduksi. Penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum yaitu dengan ganti rugi kompensasi, berupa pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Mengenai tidak dikabulkannya ganti rugi immateriil dikarenakan Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti yang sesuai. Setelah putusan dinyatakan incraht, di luar pengadilan, Tergugat dan Penggugat dapat mengadakan musyawarah untuk menentukan jumlah ganti rugi atau Penggugat membebaskan kewajiban pembayaran ganti rugi, namun Tergugat harus meninggalkan tanah obyek sengketa secara sukarela. Dalam hal masih tetap menempati maka akan dilakukan eksekusi oleh juru sita dari Pengadilan.Kata Kunci : Ganti Kerugian; Perbuatan Melawan Hukum; Penguasaan Hak Atas Tanah.
TANGGUNG JAWAB ISTRI TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH SUAMINYA (Studi Kasus Putusan No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl) ,, I Made Yoestika Bayu Pratama; ,, M. Hudi Asrori S
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30094

Abstract

AbstractThis article is intended to identify and analyze the position of the wife to the covenants committed by the husband and the form of a wife’s responsibility of her husband’s Default. This research is Normative legal by perspective. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used are literature studies and documentation studies relevant to the purpose of this research. The analysis uses the syllogistic of deduction, taking into account the interpretation of the law and the principles of  applicable law. The results of this research indicate that (1) the legal status of the wife against the agreement made by her husband, (a) In relation to the Husband is unknown, and the sense of inconvenience of the wife to to the seller; hereby wife affirms that the transaction of sale and purchase of land object is canceled. Based on the foregoing, the wife appealed to the Panel of Judges of the Investigator of this case in casu to examine, hear, and give the verdict. (B) The Husband has broken the promise so that the judge terminates the land purchase agreement. (2) The wife’s form of responsibility to the Default carried out by her husband relates to the fact that: (a) in fact the buyer is not the Husband and the wife but only the Husband; because the Husband breach of contract then the seller and the wife of defendant agree to cancel the transaction of the sale of the land object through the court; (b) Notary / PPAT is involved in the process of transferring legal entitlements, subject to sanctions through a judge’s decision to restore the land’s name back to the seller.Keywords: Responsibility of wife; wife’s position; Agreement on the sale and purchase of land rights: purchase property rights to the land; breach of contractAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Hukum   istri   terhadap perjanjian-perjanjian  yang  dilakukan  oleh  suaminya,  dan  bentuk  pertanggung  jawaban  seorang  istri  terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh suaminya. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif bersifat perspektif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Analisis menggunakan silogisme deduksi, dengan memperhatikan penafsiran hukum yang dilakukan serta asas-asas hukum yang berlaku pada ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) kedudukan  hukum  istri  terhadap perjanjian yang dilakukan oleh suaminya, (a) Terkait dengan sang suami tidak diketahui keberadaannya, serta rasa ketidaknyaman istri kepada para penjual; dengan ini sang istri menegaskan bahwa transaksi jual beli objek tanah dibatalkan. Berdasarkan segala hal di atas, istri memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini in casu untuk sudi memeriksa, mengadili, dan memberi putusan (b) sang suami telah ingkar janji sehingga hakim memutuskan perjanjian jual beli hak atas tanah tersebut batal.demi hukum. (2) Bentuk  pertanggungjawaban istri terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh suaminya, terkait dengan adanya fakta bahwa: (a) pada kenyataannya pihak pembeli bukan si suami dan istri melainkan hanya sang suami; karena sang suami wanprestasi maka penjual dan istri tergugat sepakat untuk membatalkan transaksi jual beli objek tanah itu melalui jalur pengadilan; (b) Notaris/PPAT terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah yang cacat hukum, dikenasi sanksi melalui putusan hakim agar memulihkan kembali tanah atas nama penjual. Kata kunci : Tanggung jawab istri; Kedudukan istri; Perjanjian jual beli hak atas tanah; jual beli hak milik atas tanah; Wanprestasi
Co-Authors ,, Ananda Dwinanti Kinasih ,, I Made Yoestika Bayu Pratama Fida Amira ,, Fida Amira