This Author published in this journals
All Journal PRIVAT LAW II
Diana Tantri Cahyaningsih, ,, Diana Tantri Cahyaningsih,
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 ATAS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN (Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta dan Karanganyar) ,, Dikta Angga Bhijana; ,, Diana Tantri Cahyaningsih,; ,, pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Constitutional Courts decision would have brought a new paradigm in the system of civil law and family law in particular prevailing in Indonesia. Granting the judicial review set forth in Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 with the pronunciation of the date February 17, 2012. However, the decision is a lot of controversy that raises the pros and cons. It became the subject of conversation after the Constitutional Court (MK) decided to children born outside marriage has a civil relationship with his father. Condition, the blood relationship can be proven based on science and technology or other evidence according to the law. Therefore in this paper on the implications of lifting the issue of Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 against the division of inheritance for children outside of marriage. Results show that the discussion Kosntitusi Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 has the legal implications of the provisions of the division of inheritance for children outside of marriage. Furthermore, the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 also has implications for the division of the estate conducted by notaries. Many manyarakat and notary who still do not use this Constitutional Court decision on the division of inheritance.Key Words: Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/ 2010, Inheritance, Children Outside of MarriageAbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi ini tentu telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012. Namun putusan tersebut banyak menuai kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra. Hal ini menjadi bahan perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Syaratnya, hubungan darah itu dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Oleh karena itulah dalam tulisan ini di angkat permasalahan tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembagian harta warisan untuk anak luar kawin. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempunyai implikasi hukum terhadap ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga berimplikasi pada proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh notaris. Banyak manyarakat dan notaris yang masih belum menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk pembagian harta warisan.Kata Kunci: Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Warisan, Anak Luar Kawin