Garuda - Garba Rujukan Digital

FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH MOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NO 30 TAHUN 2004 ,, Anna Sari Dewi; ,, Pranoto; ,, Adi Sulistiyono
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal pemeriksaan olehpenyidik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan untukmengetahui konsistensi pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasca putusanMahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris ditinjau dari peraturanperundang-undangan. Untuk mencapai tujuan dipergunakan penelitian hukum Yuridis Normatif.Sumber datayang dipergunakan adalah sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan serta sumber bahansekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalahAnalisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum MajelisPengawas Daerah Notaris terhadap Pejabat Notaris setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012adalah tidak ada lagi.Kata Kunci: Notaris, Majelis Pengawas Daerah, perlindungan hukum

PENGAWASAN PENERAPAN GOOD MINING PRACTICE PADA PERTAMBANGAN BATUAN ANDESIT CV. SELO PUTRO WONOGIRI PRA DAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ,, Septina Ayu Handayani; ,, Pranoto; ,, Najib Imanullah
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan good mining practice pada CV. Selo Putro sebagai pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi terlama di Wonogiri dan pengawasannya oleh pemerintah baik sebelum maupun pasca terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah beserta kendala dan solusi penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) yang bersifat deskriptif dan preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) menghasilkan data primer dan data skunder yang dianalisis menggunakan metode analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapkan good mining practice dan pengawasan pra terbitnya Undang-Undang Pemda belum sepenuhnya terlaksana, masih ada kesenjangan antara rencana kerja dengan laporan usaha pertambangan. Pasca terbitnya Undang-Undang pemda, pengawasan yang dilakukan kurang intensif, jangkauannya terlalu luas sehingga terbatas pada administrasi dan penertiban tambang liar, dengan minimnya sumber daya manusia yang memadai sebagai faktor utama penyebab kurang maksimalnya pengawasan maupun penerapan good mining practice.Kata Kunci: Penerapan, Pengawasan, good mining practice, pra dan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

FAKTOR-FAKTOR BANK DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG KOMODITAS ,, Mutiara Nur Hanifa; ,, Pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe objectives of this legal research issues concerning the factors used by the banks in providing loans with guarantee of commodity goods. The writing of this law is the legal research that is descriptive. Legal writing this using this type of approach to legislation. Types of data used are secondary data. In this study, data gathering technique used is to study library or study documents, data analysis technique used is explanatory research. Results of the study show that the commodity goods in a Fiduciary Guarantee legislation included in the fiduciary guarantee object, so in granting credit loans with guarantee of commodity items to watch out for with regard to the principle of prudence, the principle of trust, specified as a speciality, and the mechanism of granting credit focused on imposition and registration is warranties. Fiduciary guarantee in respect of the goods in the form of a number of commodity and its value can fluctuate, the bank as lender should provide oversight of actively and passively objects to the existence of the guarantee.Keywords: Credits, Guarantee, Commodity Goods.Â AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji permasalahan mengenai faktor-faktor yang digunakan oleh bank dalam memberikan pinjaman kredit dengan jaminan barang komoditas. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan jenis pendekatan undangundang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen, teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Hasil kajian menunjukkan bahwa barang komoditas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia termasuk dalam objek jaminan fidusia, sehingga dalam pemberian pinjaman kredit dengan jaminan barang komoditas hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, dirinci sebagai syarat spesialitas, dan mekanisme pemberian kredit terfokus pada pembebanan dan pendaftaran jaminan. Dalam hal jaminan fidusia berupa barang komoditas yang jumlah dan nilainya dapat berubah-ubah, maka pihak bank selaku kreditur harus memberikan pengawasan secara aktif dan pasif terhadap keberadaan benda jaminan tersebut.Kata kunci: Kredit, Jaminan, Barang Komoditas.

PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG ,, Elza Sylvania Pittaloka; ,, Pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research aims to determine the conditions necessary to make grosse deed of acknowledgment of debt as well as to know the problems that arise in the implementation of grosse dees of acknowledgement of debt. This reasearch is an empirical law and applied with descriptive method. Data or legal material used is primary data obtained directly from the District Court Judge in Surakarta. Secondary data were obtained from the materials library, books, journals, as well as the results of previous studies. The data collection technique is by interview and study documents or library materials and analyzed using qualitative analysis with interactive models. The results of research and discussion is about the definition and the terms of use grosse deed of acknowledgement of debt, there are two conditions namely formal requirements and materiil requirements. The problems that arise in the implementation of the grosse deed of acknowledgement of debt is about substantive factor, the parties factor, and the non fulfillment of formal requirements and materiil requirements.Key Words: grosse deed, acknowledgement of debt, terms of use, problemÂ AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam membuat grosse akta pengakuan hutang serta untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang. Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatifdengan interaktif model. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai pengertian dan syarat-syarat dalam menggunakan grosse akta pengakuan hutang terdapat dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang yaitu terdapat beberapa faktor baik dalam faktor substansi hukum, faktor pihak-pihak, dan faktor tidak terpenuhinya syarat formil maupun syarat materiil.Kata Kunci: grosse akta, pengakuan hutang, syarat, kendala

PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 ATAS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN (Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta dan Karanganyar) ,, Dikta Angga Bhijana; ,, Diana Tantri Cahyaningsih,; ,, pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe Constitutional Courts decision would have brought a new paradigm in the system of civil law and family law in particular prevailing in Indonesia. Granting the judicial review set forth in Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 with the pronunciation of the date February 17, 2012. However, the decision is a lot of controversy that raises the pros and cons. It became the subject of conversation after the Constitutional Court (MK) decided to children born outside marriage has a civil relationship with his father. Condition, the blood relationship can be proven based on science and technology or other evidence according to the law. Therefore in this paper on the implications of lifting the issue of Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 against the division of inheritance for children outside of marriage. Results show that the discussion Kosntitusi Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 has the legal implications of the provisions of the division of inheritance for children outside of marriage. Furthermore, the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 also has implications for the division of the estate conducted by notaries. Many manyarakat and notary who still do not use this Constitutional Court decision on the division of inheritance.Key Words: Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/ 2010, Inheritance, Children Outside of MarriageAbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi ini tentu telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012. Namun putusan tersebut banyak menuai kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra. Hal ini menjadi bahan perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Syaratnya, hubungan darah itu dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Oleh karena itulah dalam tulisan ini di angkat permasalahan tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembagian harta warisan untuk anak luar kawin. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempunyai implikasi hukum terhadap ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga berimplikasi pada proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh notaris. Banyak manyarakat dan notaris yang masih belum menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk pembagian harta warisan.Kata Kunci: Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Warisan, Anak Luar Kawin

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUUVIII/ 2010 TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel) ,, Monica Putri M.C.; ,, Pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis study reviews the implementation of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 decision against children which born out of marriage in the controversy between Jessica Iskandar with Ludwig Franz Willibald in South Jakarta District Court.This study aims to determine the status of civil and inheritance rights of a child from Jessica Iskandar with Ludwig Franz Willibald, according to the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 decision. This study uses normative legal research which is using legislation and approach conceptual approach. The results obtained from this study is that Constitutional Courts decision only grants a judicial review of Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage with Act of 1945. Such decision to reject or not to grant the petition for judicial review (judicial) Article 2 (2) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, associated children outside marriage in the case of Jessica Iskandar. This was due to the Constitutional Court decision did not explain about natural child specifically, so in the case of Jessica Iskandarâs decision that his child still obtain a civil status by the biological father through DNA testing and also have rights to inheritance from his father.The writing approach which is used in this legal writing (thesis) is the laws approach and conceptual approaches.Keywords: Decision of the Constitutional Court, Children Outside of Marriage, The Rights of The ChildAbstrakPenelitian ini mengkaji tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam putusan sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertujuan untuk mengetahui status keperdataan dan hak waris anak dari Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsetual. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya mengabulkan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi menolak dan tidak mengabulkan permohonan uji materil (judicial review) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait anak diluar perkawinan dalam kasus Jessica Iskandar karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan secara spesifik tentang anak diluar perkawinan, sehingga dalam putusan kasus Jessica Iskandar anaknya tetap memperoleh status perdata dengan ayah biologisnya melalui tes DNA dan juga memiliki hak waris dari ayahnya.Kata Kunci: Keputusan Mahkamah Konstitusi, Anak di Luar Perkawinan, Hak Anak

ANALISIS PERBANDINGAN KEKUATAN MENGIKAT PRA KONTRAK DALAM HUKUM KONTRAK DI INDONESIA DENGAN HUKUM KONTRAK DI EROPA KONTINENTAL ,, Rida Halimah; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30100

AbstractThis article aims to determine the Comparison of the Binding Strength of Pre-Contract in Contract Laws in Indonesia with Contract Laws in European Countries. This research is prescriptive normative legal writing using the source of legal materials, whether in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is by way of literature study through the collection of legislation, books, and other supporting documents. In the writing of this law, the authors use case approach, comparative approach and conceptual approach and using the technique of legal source analysis by syllogistic method through deductive thinking pattern. Based on the results of the research that the authors did, it was found that the contract law in Indonesia related to the pre-contract arrangement is still unclear while in Europe it is clearer and more assertive, Indonesia tends to still follow the classical theoretical view that good faith should be applied at the stage of contract implementation, countries in Europe have embraced the modern contract theoryâ€™s view that good faith must already exist in the pre-contract stage. Pre-contract is not specifically regulated in Indonesian legislation, especially in the Civil Code the absence of regulation on pre-contract making the binding of preband contracts vague, there is a prominent difference in the jurisprudence of pre-contract. The results of this study suggest that the law of Indonesia more firmly in regulating the pre-contract should refer to European countries because Indonesia and Europe have in common that is the civil law law system. Thus, although Indonesia does not specifically have written rules in legislation but Indonesia can expressly decide on pre-contract based on the principles of justice and trust.Keyword: Good Faith; Classical Theory; Modern Theory; Pre-contract.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Kekuatan Mengikat Pra kontrak Dalam Hukum KontrakÂ DiÂ IndonesiaÂ DenganÂ HukumÂ kontrakÂ diÂ Negara-negaraÂ Eropa.Â PenelitianÂ iniÂ merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskiptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang mendukung. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatanÂ kasus,Â pendekatanÂ komparatifÂ danÂ pendekatanÂ konseptualÂ sertaÂ menggunakanÂ teknik analisis sumber hukum dengan metode silogisme melalui pola pemikiran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa Hukum kontrak di Indonesia terkait pengaturan pra kontrak masih belum jelas sedangkan di eropa sudah lebih jelas dan lebih tegas, Indoesia cenderung masih mengikuti pandangan teori klasik bahwa itikad baik harus diterapkan pada tahap pelaksanaan kontrak sedangkan pada negara-negara di Eropa sudah menganut pandangan teori kontrak modern yakni itikad baik harus sudah ada pada tahap pra kontrak.. Pra kontrak tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak adanya pengaturan mengenai pra kontrak membuat kekuatan mengikat pra kontrak menjadi samar, terdapat perbedaan yang menonjol dalam yurisprudensi mengenai pra kontrak. Hasil penelitian ini menyarankan agar hukum Indonesia lebih tegas dalam mengatur pra kontrak sebaiknya mengacu pada negara-negara Eropa karena Indonesia dan Eropa mempunyai kesamaan yakni menganut sistem hukum civil law. Dengan begitu meskipun Indonesia tidak secara khusus memiliki aturan tertulis dalam perundang-undangan namun Indonesia bisa secara tegas memutuskan mengenai pra kontrak dengan berlandaskan asas keadilan dan kepercayaan. Â Kata Kunci: Itikad Baik; Teori Klasik; Teori Modern; Pra kontrak

KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PIHAK MASKAPAI PENERBANGAN DALAM KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN KOMERSIAL DI INDONESIA ,, Asmarsha Qathrinada; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30140

AbstractThis article aims to find out how legal protection is provided to passengers in commercial air transport activities in Indonesia, especially regarding airline responsibilities to passengers and the compensation provided in case of flight delays due to negligence of the carrier. This research is performed with legal research, using prescriptive characteristic. The research is using statute approach by reviewing the regulations related to the issues. The source of the research is derived from primary legal materials namely legislation, secondary materials from legal literatures, as well as tertiary or non-legal legal material. The collection of legal materials was done by literature studies, and analyzed with deductive reasoning patterns. Based on the result of the research, it can be concluded that the regulation of compensations given by the airlines to passengers has been quite well regulated in the Minister of Transportation Regulation No. 89 of 2015, but in the implementation, the government is still less firm in cracking down on airlines that do not carry out their responsibility of the compensation regulated in Regulation of the Minister of Transportation Number 77 in year 2011.Keywords: compensation; flight delay; commercial air transportation.AbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang dalam kegiatan angkutan udara komersial di Indonesia, khususnya mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang serta apa kompensasi yang diberikan apabila terjadi penundaan penerbangan karena kelalaian pihak pengangkut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum dan bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang dengan menelaah regulasi yang besangkutan dengan isu yang penulis angkat dalam penulisan ini. Sumber penelitian berasal dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, bahan sekunder dari kepustakaan hukum, serta bahan hukum tersier atau non-hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, dan menganalisis dengan pola penalaran deduktif.Â Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwaÂ pengaturanÂ mengenaiÂ kompensasiÂ yangÂ diberikanÂ olehÂ maskapaiÂ penerbanganÂ terhadap penumpangÂ telah cukupÂ baikÂ diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, namun dalam pelaksanaannya pemerintah masih kurang tegas dalam menindak maskapai yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan kompensasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.Kata kunci: kompensasi; keterlambatan penerbangan; pengangkutan udara komersial.

PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN OLEH PIHAK BERPIUTANG Pratiwi, Astrian Endah; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19400

AbstractThisÂ articleÂ aimsÂ toÂ determineÂ theÂ mechsnismÂ ofÂ debtÂ agreementÂ withÂ theÂ guaranteeÂ ofÂ controlÂ ofÂ agricultural land by the creditor in the form of unwritten and without period in the Kerjo Kidul Village, Ngadirojo Districts, Wonogiri District. This research is a descriptive empirical research. The data source used is primary data obtained through interviews with the relevant parties. And the secondary data used are literature materials, laws and regulations, journals, article, and materials from the internet and other related sources. Data collection technique used is qualiytative with interactive analysis model. Based on the result of the research, the debt agreement with the guarentee of control of agricultural land by the creditor in the Kerjo Kidul Village, Ngadirojo Districts, Wonogiri District on the background by the economic need factor, the binding process of the agreement does not require difficult procedures and is an alternative choosen not to sell off farmland. The unwritten agreement form and without a period of time. The reason of the agreement payable receivables with guarantee of control of agricultural land by the creditor in unwritten and without a period in the Kerjo Kidul Village, Ngadirojo Districts, Wonogiri District is due to a sense of trust between the parties regarding the accomplishment of achievements by each party.Keywords: Debt Agreement, Guarantee, TrustAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perjanjian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang dan alasan dilakukan perjajian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang dalam bentuk tidak tertulis dan tanpa jangka waktu di Desa Kerjo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wongiri. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para pihak terkait. DanÂ data sekunder yang digunakan adalah bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustaaan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang di Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dilatar belakangi oleh faktor kebutuhan ekonomi, proses pengikatan perjanjian tidak membutuhkan prosedur yang sulit dan merupakan alternatif yang dipilih agar tidak menjual lepas tanah pertanian. Bentuk perjanjian lisan dan tanpa janga waktu. Alasan dilakukan perjanjian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang secara tidak tertulis dan tanpa jangka waktu di Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ini adalah karena adanya rasa kepercayaan antar para pihak mengenai pemenuhan prestasi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian.Kata Kunci: Perjanjian Utang Piutang, Jaminan, Kepercayaan.

EKSISTENSI KARTU KREDIT DENGAN ADANYA ELECTRONIC MONEY (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH ,, Pranoto; Salsabila, Sekar Salma
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19222

AbstractThis paper discusses about the existence of credit cards after electronic money (e-money)Â asÂ aÂ legitimateÂ paymentÂ instrument. ThisÂ methodÂ ofÂ legalÂ writingÂ usingnormativeÂ legalÂ researchÂ methods. RegulationÂ ofÂ BankÂ IndonesiaÂ Number16/8/PBI/2014Â aboutÂ AmendmentÂ toÂ Regulation ofÂ BankÂ IndonesiaÂ Number11/12/PBI/2009 about Electronic Money raises non-cash payment instruments inadditionÂ toÂ creditÂ cards,Â debitÂ cardsÂ andÂ ATMÂ namely e-moneyÂ asÂ partÂ ofÂ thelegitimateÂ paymentÂ instrumentÂ inÂ Indonesia.Â ThisÂ causesÂ theÂ numberÂ ofÂ creditcards is less than the e-money circulation.Keywords : E-money; credits card; non-cash payment instrumen.AbstrakTulisanÂ iniÂ membahasÂ tentangÂ bagaimana eksistensiÂ kartuÂ kreditÂ setelah munculnya uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran yang sah. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. PeraturanBank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank IndonesiaÂ NomorÂ 11/12/PBI/2009Â tentangÂ UangÂ ElektronikÂ (ElectronicÂ Money)memunculkan alat pembayaran non tunai selain kartu kredit, kartu debit dan ATM yaitu e-money sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkanÂ jumlah kartuÂ kreditÂ yangÂ beredarÂ menjadiÂ lebihÂ sedikit dibandingkan dengan peredaran e-money.Kata Kunci : E-money; kartu kredit; alat pembayaran non tunai

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search