Garuda - Garba Rujukan Digital

FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH MOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NO 30 TAHUN 2004 ,, Anna Sari Dewi; ,, Pranoto; ,, Adi Sulistiyono
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal pemeriksaan olehpenyidik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan untukmengetahui konsistensi pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasca putusanMahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris ditinjau dari peraturanperundang-undangan. Untuk mencapai tujuan dipergunakan penelitian hukum Yuridis Normatif.Sumber datayang dipergunakan adalah sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan serta sumber bahansekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalahAnalisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum MajelisPengawas Daerah Notaris terhadap Pejabat Notaris setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012adalah tidak ada lagi.Kata Kunci: Notaris, Majelis Pengawas Daerah, perlindungan hukum

PENGAWASAN PENERAPAN GOOD MINING PRACTICE PADA PERTAMBANGAN BATUAN ANDESIT CV. SELO PUTRO WONOGIRI PRA DAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ,, Septina Ayu Handayani; ,, Pranoto; ,, Najib Imanullah
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan good mining practice pada CV. Selo Putro sebagai pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi terlama di Wonogiri dan pengawasannya oleh pemerintah baik sebelum maupun pasca terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah beserta kendala dan solusi penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) yang bersifat deskriptif dan preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) menghasilkan data primer dan data skunder yang dianalisis menggunakan metode analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapkan good mining practice dan pengawasan pra terbitnya Undang-Undang Pemda belum sepenuhnya terlaksana, masih ada kesenjangan antara rencana kerja dengan laporan usaha pertambangan. Pasca terbitnya Undang-Undang pemda, pengawasan yang dilakukan kurang intensif, jangkauannya terlalu luas sehingga terbatas pada administrasi dan penertiban tambang liar, dengan minimnya sumber daya manusia yang memadai sebagai faktor utama penyebab kurang maksimalnya pengawasan maupun penerapan good mining practice.Kata Kunci: Penerapan, Pengawasan, good mining practice, pra dan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

FAKTOR-FAKTOR BANK DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG KOMODITAS ,, Mutiara Nur Hanifa; ,, Pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe objectives of this legal research issues concerning the factors used by the banks in providing loans with guarantee of commodity goods. The writing of this law is the legal research that is descriptive. Legal writing this using this type of approach to legislation. Types of data used are secondary data. In this study, data gathering technique used is to study library or study documents, data analysis technique used is explanatory research. Results of the study show that the commodity goods in a Fiduciary Guarantee legislation included in the fiduciary guarantee object, so in granting credit loans with guarantee of commodity items to watch out for with regard to the principle of prudence, the principle of trust, specified as a speciality, and the mechanism of granting credit focused on imposition and registration is warranties. Fiduciary guarantee in respect of the goods in the form of a number of commodity and its value can fluctuate, the bank as lender should provide oversight of actively and passively objects to the existence of the guarantee.Keywords: Credits, Guarantee, Commodity Goods.Â AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji permasalahan mengenai faktor-faktor yang digunakan oleh bank dalam memberikan pinjaman kredit dengan jaminan barang komoditas. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan jenis pendekatan undangundang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen, teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Hasil kajian menunjukkan bahwa barang komoditas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia termasuk dalam objek jaminan fidusia, sehingga dalam pemberian pinjaman kredit dengan jaminan barang komoditas hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, dirinci sebagai syarat spesialitas, dan mekanisme pemberian kredit terfokus pada pembebanan dan pendaftaran jaminan. Dalam hal jaminan fidusia berupa barang komoditas yang jumlah dan nilainya dapat berubah-ubah, maka pihak bank selaku kreditur harus memberikan pengawasan secara aktif dan pasif terhadap keberadaan benda jaminan tersebut.Kata kunci: Kredit, Jaminan, Barang Komoditas.

PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG ,, Elza Sylvania Pittaloka; ,, Pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research aims to determine the conditions necessary to make grosse deed of acknowledgment of debt as well as to know the problems that arise in the implementation of grosse dees of acknowledgement of debt. This reasearch is an empirical law and applied with descriptive method. Data or legal material used is primary data obtained directly from the District Court Judge in Surakarta. Secondary data were obtained from the materials library, books, journals, as well as the results of previous studies. The data collection technique is by interview and study documents or library materials and analyzed using qualitative analysis with interactive models. The results of research and discussion is about the definition and the terms of use grosse deed of acknowledgement of debt, there are two conditions namely formal requirements and materiil requirements. The problems that arise in the implementation of the grosse deed of acknowledgement of debt is about substantive factor, the parties factor, and the non fulfillment of formal requirements and materiil requirements.Key Words: grosse deed, acknowledgement of debt, terms of use, problemÂ AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam membuat grosse akta pengakuan hutang serta untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang. Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatifdengan interaktif model. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai pengertian dan syarat-syarat dalam menggunakan grosse akta pengakuan hutang terdapat dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang yaitu terdapat beberapa faktor baik dalam faktor substansi hukum, faktor pihak-pihak, dan faktor tidak terpenuhinya syarat formil maupun syarat materiil.Kata Kunci: grosse akta, pengakuan hutang, syarat, kendala

PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 ATAS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN (Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta dan Karanganyar) ,, Dikta Angga Bhijana; ,, Diana Tantri Cahyaningsih,; ,, pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe Constitutional Courts decision would have brought a new paradigm in the system of civil law and family law in particular prevailing in Indonesia. Granting the judicial review set forth in Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 with the pronunciation of the date February 17, 2012. However, the decision is a lot of controversy that raises the pros and cons. It became the subject of conversation after the Constitutional Court (MK) decided to children born outside marriage has a civil relationship with his father. Condition, the blood relationship can be proven based on science and technology or other evidence according to the law. Therefore in this paper on the implications of lifting the issue of Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 against the division of inheritance for children outside of marriage. Results show that the discussion Kosntitusi Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 has the legal implications of the provisions of the division of inheritance for children outside of marriage. Furthermore, the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 also has implications for the division of the estate conducted by notaries. Many manyarakat and notary who still do not use this Constitutional Court decision on the division of inheritance.Key Words: Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/ 2010, Inheritance, Children Outside of MarriageAbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi ini tentu telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012. Namun putusan tersebut banyak menuai kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra. Hal ini menjadi bahan perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Syaratnya, hubungan darah itu dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Oleh karena itulah dalam tulisan ini di angkat permasalahan tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembagian harta warisan untuk anak luar kawin. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempunyai implikasi hukum terhadap ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga berimplikasi pada proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh notaris. Banyak manyarakat dan notaris yang masih belum menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk pembagian harta warisan.Kata Kunci: Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Warisan, Anak Luar Kawin

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUUVIII/ 2010 TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel) ,, Monica Putri M.C.; ,, Pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis study reviews the implementation of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 decision against children which born out of marriage in the controversy between Jessica Iskandar with Ludwig Franz Willibald in South Jakarta District Court.This study aims to determine the status of civil and inheritance rights of a child from Jessica Iskandar with Ludwig Franz Willibald, according to the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 decision. This study uses normative legal research which is using legislation and approach conceptual approach. The results obtained from this study is that Constitutional Courts decision only grants a judicial review of Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage with Act of 1945. Such decision to reject or not to grant the petition for judicial review (judicial) Article 2 (2) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, associated children outside marriage in the case of Jessica Iskandar. This was due to the Constitutional Court decision did not explain about natural child specifically, so in the case of Jessica Iskandarâs decision that his child still obtain a civil status by the biological father through DNA testing and also have rights to inheritance from his father.The writing approach which is used in this legal writing (thesis) is the laws approach and conceptual approaches.Keywords: Decision of the Constitutional Court, Children Outside of Marriage, The Rights of The ChildAbstrakPenelitian ini mengkaji tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam putusan sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertujuan untuk mengetahui status keperdataan dan hak waris anak dari Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsetual. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya mengabulkan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi menolak dan tidak mengabulkan permohonan uji materil (judicial review) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait anak diluar perkawinan dalam kasus Jessica Iskandar karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan secara spesifik tentang anak diluar perkawinan, sehingga dalam putusan kasus Jessica Iskandar anaknya tetap memperoleh status perdata dengan ayah biologisnya melalui tes DNA dan juga memiliki hak waris dari ayahnya.Kata Kunci: Keputusan Mahkamah Konstitusi, Anak di Luar Perkawinan, Hak Anak

EKSISTENSI KARTU KREDIT DENGAN ADANYA ELECTRONIC MONEY (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH ,, Pranoto; Salsabila, Sekar Salma
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19222

AbstractThis paper discusses about the existence of credit cards after electronic money (e-money) as a legitimate payment instrument. This method of legal writing usingnormative legal research methods. Regulation of Bank Indonesia Number16/8/PBI/2014 about Amendment to Regulation of Bank Indonesia Number11/12/PBI/2009 about Electronic Money raises non-cash payment instruments inaddition to credit cards, debit cards and ATM namely e-money as part of thelegitimate payment instrument in Indonesia. This causes the number of creditcards is less than the e-money circulation.Keywords : E-money; credits card; non-cash payment instrumen.AbstrakTulisan ini membahas tentang bagaimana eksistensi kartu kredit setelah munculnya uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran yang sah. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. PeraturanBank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)memunculkan alat pembayaran non tunai selain kartu kredit, kartu debit dan ATM yaitu e-money sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah kartu kredit yang beredar menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan peredaran e-money.Kata Kunci : E-money; kartu kredit; alat pembayaran non tunai

KAJIAN MENGENAI GUGATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI Chandraresmi, Harumi; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19346

AbstractThis article has a purpose to find out about against the law that is based on the contractual relationship. The method used in this article is legal prescriptive,with approach legislation, the sources of law material that is included in this article come from primary and secondary. From the result of this article, it is known that against the law that is based on the contractual relationship can be done if of the claim supports their actions against the law, namely the Act violations both the rights of others and the obligations of actors and contrary to morals or decency, accuracy, and prudence.Keywords : Contract, Breach of Contract, Tort lawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan dari hubungan kontraktual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan dari hubungan kontraktual dapat dilakukan selama masih ada gugatannya yang mendukung adanya perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran Undang-Undang, baik melanggar hak orang lain maupun kewajiban pihak pelaku dan bertentangan dengan tata susila atau kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian.Kata Kunci : Perikatan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA Permatasari, Yuanita; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19384

AbstractThis article aims to find out the recognition and enforcement of international arbitration award in Indonesia, as well as the authority of the courts in annulment the international arbitration award in Indonesia. This research is a normative and prescriptive legal research. The type and source of materials used is the source of secondary legal material. The legal substances used in this study are of two kinds, namely primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials in this study is obtained through assessment of existing libraries, books, law journals, and court awards. Based on the result of the discussion, it can be concluded: Firstly, the international arbitration award can be recognized and enforced if the award is registered and obtain an execution from the Central Jakarta District Court. International arbitration rulings can only be recognized and enforced if they full fil the conditions in Article 66 of Arbitration and Alternative Dispute Resolution law. Second, the international arbitration award is final and binding. However, in reality many international arbitration awards are requested for annulment to the Court in Indonesia.Keywords: international arbitration award, annulment of international arbitration award, enforcement of international arbitration awardAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, serta kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan: Pertama, agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan, maka putusan tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan dan memperoleh exequatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, putusan arbitrase internasional bersifat final and binding. Sehingga, putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan upaya pembatalan putusan arbitrase. Namun, dalam realitanya banyak putusan arbitrase internasional yang dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan di Indonesia.Kata Kunci: putusan arbitrase internasional, pembatalan putusan arbitrase internasional, pelaksanaan putusan arbitrase internasional

TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX YANG DIDUGA DIDALAMNYA TERKANDUNG KLAUSULA EKSONERASI (Studi di PT. Bank Panin Surakarta) Kartika, Dheana; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThe purpose of this article is to find out the responsibility of the bank in the Safe Deposit Box lease agreement as well as whether there is an exoneration clause in the agreement. Safe Deposit Box is a storage box for specially designed items of steel material and placed in a sturdy and fire-proof place to keep the goods safe and provide a sense of security for the goods it stores. Generally the items stored in the Safe Deposit Box have a high material value and are very important for Safe Deposit Box customers. The objective of the community for storage is for the security of the possibilities of fire, theft, robbery and other matters that may threaten the security of documents or valuables they possess. Regarding the duty of the bank in providing Safe Deposit Box is stipulated in Act Number 10 of 1998 concerning Banking article 6 (item h) which contains about providing a place to store goods or securities.Keywords: Safe Deposit Box; Responsibility; Exoneration ClauseAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab bank dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box serta apakah benar adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Safe Deposit Box adalah sebuah kotak penyimpanan untuk barang yang dirancang khusus dari bahan baja dan ditempatkan di tempat yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang dan memberikan rasa aman untuk barang yang disimpannya. Umumnya barang yang tersimpan dalam Safe Deposit Box memiliki nilai material yang tinggi dan sangat penting bagi nasabah Safe Deposit Box. Tujuan masyarakat melakukan penyimpanan adalah demi keamanan dari kemungkinan-kemungkinan kebakaran, pencurian, perampokan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keamanan dokumen atau barang berharga yang mereka miliki. Mengenai tugas bank dalam menyediakan Safe Deposit Box diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 6 (butir h) yang berisi tentang menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.Kata Kunci: Safe Deposit Box; Tanggung Jawab; Klausula Eksonerasi

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search