<![CDATA[AbstractThis paperaimed to analyze the implementation of e-procurement system optimization as a preventive steps to reduce the high problems and frauds in the Construction Work Procurement of Governmentâs Goods/Services (PBJP).This research is a prescriptive normative legal research. Construction Work in PBJP subject to regulations related to e-procurement through Presidential Decree No. 4 of 2015 regarding Fourth Amendment Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Governmentâs Goods/Services (referred to as the Fourth Amendment of regulation PBJP). Results The study concluded that, based on the provisions of Article 106 paragraph (1) of the Fourth Amendment regulation PBJP mandated that in its implementation PBJP be conducted electronically with the loss of the terminology of the word "may" in the foregoing, but as the number of contracts PBJP sourced from APBN/APBD accompanied by increased effectiveness and efficiency of PBJP. Various regulations issued related to technical and administrative PBJP fact not able to avoid PBJP from various problems start of the auction, contract implementation, to post-contract. Therefore, optimization required e-procurement system as a preventive steps to reduce the high PBJP problems in the field.Keywords: Construction Works Procurement of Governmentâs Goods / Services, Optimization, E-Procurement, Preventive.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis pengoptimalan eksistensi sistem e-procurement sebagai langkah preventif guna mereduksi tingginya permasalahan dan penyimpangan dalam bidang Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.Pekerjaan Konstruksi dalam PBJP tunduk pada regulasi terkait dengan e-procurement melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perubahan Keempat Perpres PBJP). Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Perubahan Keempat Perpres PBJP mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraannya PBJP haruslah dilaksanakan secara elektronik dengan hilangnya terminologi kata âdapatâ dalam ketentuan sebelumnya, namun seiring banyaknya kontrak PBJP yang bersumber dari dana APBN/APBD tidak disertai dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan PBJP. Berbagai regulasi yang dikeluarkan terkait dengan PBJP secara teknis dan administrasi nyatanya belum mampu menghindarkan PBJP dari berbagai masalah dalam penyelenggaraan mulai dari lelang, pelaksanaan kontrak, hingga pasca kontrak.Maka dari itu, diperlukan pengoptimalan sistem e-procurement sebagai langkah preventif guna mereduksi tingginya permasalahan dalam bidang PBJP.Kata kunci: Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengoptimalan, E-procurement, Preventif.]]>
