Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRIVAT LAW II
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni ,, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BADAN USAHA MILIK NEGARA PROGRAM KEMITRAAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG WONOSARI ,, Ihda Amanati Munawwaroh; ,, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni; ,, Albertus Sentot Sudarwanto
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan program kemitraan sebagai Corporate Social Responsibility dari Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu prinsip dari Good Corporate Governance. Sekaligus mengetahui apa saja hambatan dari pelaksanaan program kemitraan serta solusi untuk mengatasinya. Jenis penelitian hukum adalah empiris deskriptif. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data melalui metode analisis interaktif. Pelaksanaan Program Kemitraan Bank BRI cabang Wonosari berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaannya dilakukan oleh Account Officer (AO) dengan memberikan informasi terkait program kemitraan kepada masyarakat. Pelaksanaan melalui dua skema, yaitu pinjaman berbunga lunak dan hibah pembinaan. Sasarannya adalah pelaku usaha yang memiliki usaha dan usahanya layak dibiayai (fisible), namun belum bisa dilayani melalui pinjaman komersial BRI. Jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun, dengan suku bunga 12% per tahun. Kendala dalam pelaksanaan adalah mitra binaan tidak membayar tepat waktu, sulit mencari mitra binaan, kinerja AO kurang optimal. Solusinya memberi waktu untuk mengembalikan pinjaman atau diputus kemitraannya, intensif AO melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa, memberikan kebebasan AO untuk membagi waktu dalam melakukan tugasnya.Kata kunci : Program kemitraan, Corporate Social Responsibility, Pinjaman, Badan Usaha Milik Negara.
PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Telaah Studi di Kota Surakarta) ,, Astrid Yunita Paramithasari; ,, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to determine the the issues that occur in the implementation and ratification recording of children based on the law of the population administration in Surakarta District (Assessing studies in Surakarta District). This research include empirical law research that is descriptive. Data or law material used primary data obtained directly from interviews with relevant officials in the department of population and Civil Registration Surakarta District, Surakarta District Religious Court and Surakarta District Court. Secondary data were obtained from the literature materials, books and law journals. The data collection technique carried out by interview and study of documents or library materials and analyzed using qualitative analysis deductive method. The results of research and discussion in this law research are known the requirements and the procedures regarding the approval and recording of children and its implementation in Surakarta District. Issues that occurred in the implementation of ratification and recording of children in Surakarta District is the absence of rule of law or a clear law basis which mentions the law basis for the refusal must be submitted to Surakarta District Court and Religious Courts known to still existence submission ratification of children by parents who are muslims in Surakarta District Court.Keywords: Ratification and Recording of Children, Issues, Barriers and ImplementationAbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pengesahan dan pencatatan anak berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta (Telaah Studi di Kota Surakarta). Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pejabat terkait di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku maupun jurnal hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah diketahuinya persyaratan beserta prosedur mengenai pengesahan dan pencatatan anak dan pelaksanaannya di Kota Surakarta. Problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pengesahan dan pencatatan anak di Kota Surakarta adalah belum adanya aturan hukum atau dasar hukum yang jelas yang menyebutkan dasar hukum penolakan harus diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama diketahui masih adanya pengajuan pengesahan anak oleh orang tua yang beragama Islam di Pengadilan Negeri Surakarta.Kata Kunci: pengesahan dan pencatatan anak, problematika, hambatan, pelaksanaan
PENGOPTIMALAN SISTEM E-PROCUREMENT SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MEREDUKSI PERMASALAHAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ,, Sulistiani; ,, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paperaimed to analyze the implementation of e-procurement system optimization as a preventive steps to reduce the high problems and frauds in the Construction Work Procurement of Government’s Goods/Services (PBJP).This research is a prescriptive normative legal research. Construction Work in PBJP subject to regulations related to e-procurement through Presidential Decree No. 4 of 2015 regarding Fourth Amendment Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government’s Goods/Services (referred to as the Fourth Amendment of regulation PBJP). Results The study concluded that, based on the provisions of Article 106 paragraph (1) of the Fourth Amendment regulation PBJP mandated that in its implementation PBJP be conducted electronically with the loss of the terminology of the word "may" in the foregoing, but as the number of contracts PBJP sourced from APBN/APBD accompanied by increased effectiveness and efficiency of PBJP. Various regulations issued related to technical and administrative PBJP fact not able to avoid PBJP from various problems start of the auction, contract implementation, to post-contract. Therefore, optimization required e-procurement system as a preventive steps to reduce the high PBJP problems in the field.Keywords: Construction Works Procurement of Government’s Goods / Services, Optimization, E-Procurement, Preventive.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis pengoptimalan eksistensi sistem e-procurement sebagai langkah preventif guna mereduksi tingginya permasalahan dan penyimpangan dalam bidang Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.Pekerjaan Konstruksi dalam PBJP tunduk pada regulasi terkait dengan e-procurement melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perubahan Keempat Perpres PBJP). Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Perubahan Keempat Perpres PBJP mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraannya PBJP haruslah dilaksanakan secara elektronik dengan hilangnya terminologi kata “dapat” dalam ketentuan sebelumnya, namun seiring banyaknya kontrak PBJP yang bersumber dari dana APBN/APBD tidak disertai dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan PBJP. Berbagai regulasi yang dikeluarkan terkait dengan PBJP secara teknis dan administrasi nyatanya belum mampu menghindarkan PBJP dari berbagai masalah dalam penyelenggaraan mulai dari lelang, pelaksanaan kontrak, hingga pasca kontrak.Maka dari itu, diperlukan pengoptimalan sistem e-procurement sebagai langkah preventif guna mereduksi tingginya permasalahan dalam bidang PBJP.Kata kunci: Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengoptimalan, E-procurement, Preventif.
Co-Authors Albertus Sentot Sudarwanto ,, Albertus Sentot Sudarwanto Astrid Yunita Paramithasari ,, Astrid Yunita Paramithasari Ihda Amanati Munawwaroh ,, Ihda Amanati Munawwaroh Sulistiani ,, Sulistiani