Santoso, S. Agus
Universitas Sebelas Maret

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2019 DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Studi di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur) Santoso, S. Agus
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i3.3425

Abstract

ABSTRACT The 2019 General Election is an election held based on the decision of the Constitutional Court No. 14/PUU-11/2013 concerning simultaneous general elections. The purpose of the study is to describe and determine the implementation of the 2019 general election in the perspective of good governance, seen from the dimensions: 1) participation, 2) the rule of law, 3) transparency, 4) effective & efficient. This research includes qualitative research. The data sources are primary data & secondary data. Data collection techniques are interviews and documentation, data analysis using an interactive model from Miles & Huberman (1992). The validity of the data using triangulation. The results of this study indicate: a) participation: can be said to be good in increasing voter participation, by providing understanding to PPS, KPPS, and the community to participate in exercising their voting rights in general elections, b) the rule of law: can be said to be in accordance with the procedures in every stage of the general election, c) transparency: it can be said to be very transparent in providing general election information, PPK Galis always urges PPS to include information on the bulletin board at the village hall, especially regarding the budget that is the right of PPS and KPPS is very transparent, but becomes KPPS complains because the salary is not proportional to the very heavy workload d) Effective&Efficiency: it can be said to be ineffective because the burden is too much for PPK Galis, PPS and KPPS, budget-wise it is very efficient with general elections within one day. Keywords: 2019 General Election, Good Governance  ABSTRAK Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan diadakan berdasar putusan MK No. 14/PUU-11/2013 tentang pemilihan umum serentak. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan mengetahui penyelenggaraan pemilihan umum 2019 dalam perspektif good governance, dilihat dari dimensi: 1) partisipasi, 2) aturan hukum, 3) transparasi, 4) efektif&efisien. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber data yaitu data primer&data skunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan model interaktif dari Miles&Huberman (1992). Keabsahan data menggunakan trianggulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: a) partisipasi: dapat dikatakan baik dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dengan cara memberikan pemahaman kepada PPS, KPPS, dan masyarakat untuk berperan serta dalam menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum, b) aturan hukum: dapat dikatakan sesuai dengan prosedur dalam setiap menjalankan tahapan pemilihan umum, c) transparansi: dapat dikatakan sangat transparansi dalam memberikan informasi pemilihan umum, PPK Galis selalu menghimbau kepada PPS untuk mencantumkan informasi pada papan pengumuman di balay desa, apalagi terkait anggaran yang menjadi hak PPS dan KPPS sangat transparan, namun menjadi keluhan KPPS karena honor yang didapat  tidak sebanding dengan beban kerja yang sangat berat d) Efektif&Efisiensi: dapat dikatakan tidak efektif karena beban kerja yang terlalu berat bagi PPK Galis, PPS dan KPPS, secara anggaran sangat efisien dengan pemilihan umum dalam waktu satu hari. Kata Kunc: Pemilihan Umum 2019, Good Governance
IMPLEMENTASI SMART VILLAGE NUSANTARA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA KEMUNING KABUPATEN KARANGANYAR Cahyani, Merry Dwi; Santoso, S. Agus
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i3.3231

Abstract

The gap and lack of equitable development between cities and villages in Indonesia is a factor that causes various problems such as poverty, underdevelopment and lack of employment opportunities in rural areas. Public services that are still manual, difficulty accessing the internet network and the lack of development of community MSMEs are problems in Kemuning Village. There needs to be seriousness in village development through innovative programs supported by technological developments to initiate the emergence of the smart village concept. The implementation of Smart Village Nusantara in Kemuning Village can bring significant changes to the progress of the village. However, this program has not been completely successful as proven by the IDM of Kemuning Village experiencing a decline in 2021. The aim of this research is to analyze the problems faced by the Kemuning Village Government using Jones' (1996) implementation theory where there are three important activities in the program implementation process, namely interpretation, organizing , and applications. The research method uses descriptive qualitative with data obtained through observation, interviews and documentation. The research results show that at each stage of the Smart Village Nusantara implementation process it has not been fully maximized. This is caused by various factors, including the public's lack of understanding about digital technology, the absence of SOPs and activity schedules, uneven internet network access, and there are still problems with the applications used.Kesenjangan dan kurangnya pemerataan pembangunan antara kota dan desa di Indonesia menjadi faktor yang menyebabkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan minimnya kesempatan kerja di perdesaan. Pelayanan publik yang masih manual, sulitnya mengakses jaringan internet serta tidak berkembangnya UMKM masyarakat menjadi permasalahan yang ada di Desa Kemuning. Perlu keseriusan dalam pembangunan desa melalui program-program inovatif yang didukung dengan perkembangan teknologi menginisiasi munculnya konsep smart village. Penerapan Smart Village Nusantara di Desa Kemuning dapat membawa perubahan yang signifikan bagi kemajuan desa. Namun, program ini belum sepenuhnya berhasil terbukti dengan IDM Desa Kemuning yang mengalami penurunan di tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Kemuning menggunakan teori implementasi Jones (1996) dimana terdapat tiga aktivitas penting dalam proses implementasi program yaitu interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tiap tahapan proses implementasi Smart Village Nusantara belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi digital, tidak adanya penetapan SOP dan jadwal kegiatan, akses jaringan internet yang belum merata, serta masih terdapat kendala pada aplikasi yang digunakan.