Rifa’at Hanifa Muslimah
Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBIJAKAN DAN PERAN LINTAS SEKTOR PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN MASALAH STUNTING PADA ANAK DI KOTA BEKASI Rifa’at Hanifa Muslimah; Gunawan Widjaja
Cross-border Vol. 5 No. 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Currently, nutritional problems in Indonesia are still in the spotlight, one of which is about stunting in toddlers. The government shows its commitment to tackling stunting by making regulations on the acceleration of stunting reduction as stipulated in Presidential Regulation Number 72 of 2021. Stunting prevention requires good cooperation between government and non-government sectors to implement integrated and sustainable interventions. This study aims to provide an overview of the Bekasi City government policies in stunting prevention in Bekasi City and can provide an overview of cross-sectoral participation in the Government in stunting prevention. The writing method used is normative juridical, with a statutory approach. The data used is secondary data obtained from the study of literature. The analysis was carried out qualitatively. The result of this research is that the Bekasi City Government has formed a policy on Stunting Prevention and Control as stated in the Bekasi Mayor's Instruction No: 440/1914/Bappeda and on the Establishment of the Task Force for the Acceleration of Stunting Prevention and Control as stated in Decree Number: 440/Kep.277-Bappelitbangda/V /2020. In the Decree Number: 440/Kep.277-Bappelitbangda/V/2020 concerning the Establishment of the Task Force for the Acceleration of Stunting Prevention and Control and in the Bekasi Mayor's Instruction No: 440/1914/Bappeda concerning the Prevention and Control of Stunting, it has included cross-sectoral participation in the Government to overcome stunting, but implementation in the inter-sectoral field of government has not run optimally. The author hopes that cross-sectoral government can work together and coordinate with each other so that inter-sectoral programs can be perfect to achieve the same goal.
Perlindungan Hukum Bagi Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Umum Di Klinik Praktik Mandiri Bidan Hanifa Muslimah, Rifa’at; Arrisman, Arrisman
Jurnal Syntax Fusion Vol 2 No 03 (2022): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/fusion.v2i03.185

Abstract

Bidan sebagai tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya memiliki hak-hak untuk memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bidan di Praktik Mandiri Bidan dalam pemberian pelayanan umum jika tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan atau atas permintaan pasien dan untuk mengetahui kewenangan bidan di Praktik Mandiri Bidan dalam pemberian pelayanan umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan secara normatif empiris. Hasil: Perlindungan hukum bagi bidan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Praktek Mandiri Bidan merupakan hak yang diberikan oleh hukum sepanjang bidan melakukan tugas sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Perlindungan hukum yang diberikan bagi bidan yang medapatakan pelimpahan wewenang dari dokter di Rumah Sakit diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit