Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL DISCRETIE
Lego Karjoko
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Inkoherensi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan Dengan Keadilan Ekologi Obed Robbani; Lego Karjoko; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Discretie Vol 2, No 3 (2021): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v2i3.53633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inkoherensi yang terjadi dalam pengaturan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dengan keadilan ekologi serta urgensi penerapannya dalam pengaturan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa konsep keadilan ekologi belumlah tercermin dalam muatan pengaturan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan sehingga dapat dikatakan bahwa konsep keadilan ekologi, yang telah sejalan dengan konsep Green Constitution dalam muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah inkoheren dengan pengaturan tersebut. Kesimpulan tersebut diperoleh dari analisis pengaturan yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dan Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta Pasal 372 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
Koherensi Pembangunan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dalam Perizinan Pengusahaan Tambang Batuan Bima Setya Aji; Lego Karjoko; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Discretie Vol 3, No 3 (2022): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v3i3.51939

Abstract

This legal research has aims to see how the implementation of the principles of sustainable living development in mining business licensing if reviewed by the Regional Regulation of the Central Java Province number 10 of 2011 concerning the management of mineral and coal mining towards the implementation of rock mining business permits. This legal research is a prescriptive type of normative legal research using a statute approach. The types of legal materials used are in the form of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study techniques, while the technique of analyzing legal materials used is the deduction method. The results of this legal research indicate that the implementation of the principles of sustainable environmental development in mining business licensing has been included in several articles in the Regional Regulation of Central Java Province number 10 of 2011 concerning the management of mineral and coal mining. This conclusion has obtained from the analysis there are several articles including: First, article 1 number 38 requires that every mine must have an AMDAL study. Second, article 1 number 39-42 regulates reclamation and post-mining activities. Third, Article 2 which regulates mining principles. Fourth, Article 3 which contains the objectives of mineral and coal management. licensing instrument that must be owned by stones mining are mining business permits, mining business area permits, environmental permits, reclamation approvals, and post-mining approvals
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terkait Dalam Pembangunan Bandara Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kulonprogo Reza Amirul Hatman; Lego Karjoko
Jurnal Discretie Vol 3, No 3 (2022): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v3i3.57274

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dalam pembangunan Bandara di Kulonprogo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder..Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara di Kulonprogo secara hukum telah mewujudkan prinsip kepentingan umum walaupun dalam prosesnya ada kendala yang disebabkan oleh beberapa penolakan namun pembangunan tersebut dilakukan oleh pemerintah semata-mata bukan untuk mencari keuntungan terhadap beberapa kelompok atau individu saja, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Serta proses ganti rugi yang dilakukan merujuk pada Nilai Penggantian Wajar sudah dilaksanakan sesuai dengan hasil penilaian sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya ganti rugi yang diberikan dari rencana awal yang dibuat  
Co-Authors Bima Setya Aji Fatma Ulfatun Najicha Obed Robbani Reza Amirul Hatman