Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Jurnal Registratie
Indira Setia Ningtias
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Pujo Santoso; Indira Setia Ningtias
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i2.2798

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kendaraan bermotor yang terus meningkat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi realita di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dilakukan dengan purposive sampling untuk memperoleh jawaban secara mendalam, menelaah dokumen serta pengamatan terhadap situasi di lapangan. Kerangka analisis berpedoman pada 3 (tiga) alur yang disampaikan Miles dan Huberman mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar dapat mengakomodasi perkembangan data yang diperoleh di luar data primer. Hasil penelitian menunjukan Implementasi kebijakan anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat dinilai masih kurang. Dilihat dari aspek standar/ukuran kebijakan pada tahun 2016 realisasi jalan dalam kondisi baik sebesar 55,31% dari target 69,58 %. Meski kontrol legislatif dan kepala daerah telah menjadi faktor yang mendukung, namun ketidak sesuaian anggaran terhadap objek yang ditargetkan pun menghambat pelaksanaan kebijakan. Selain itu intervensi berbagai kepentingan yang terjadi di lapangan mendorong actor kebijakan melakukan perubahan prioritas yang semata-maata untuk kepentingan masyarakat.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DI INDONESIA Indira Setia Ningtias
Registratie Vol 4 No 2 (2022): Registratrie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah, baik dari aspek lingkungan, sosial, hingga budaya. Malthus dalam teorinya telah memprediksi kondisi pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkendali, pembatasan pertumbuhan penduduk yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan pengekangan diri dengan menunda pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa kependudukan diakui legalitasnya apabila pasangan sudah terdaftar dan memperoleh dokumen kependudukan sebagai bukti keabsahan. Namun dalam sepuluh tahun terakhir terjadi penurunan angka pernikahan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kondisi turunnya angka pernikahan didasari oleh dimensi Preventife Checks dalam teori yang dikemukakan Malthus, mengingat dimensi Positive Checks merupakan dimensi yang tidak diharapkan terjadi. Metode penulisan menggunakan library research dengan mengumpulkan berbagai sumber studi pustaka dan internet. Hasil penelitian menunjukan pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya yang terjadi pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan seiring dengan turunnya angka pernikahan. Hal ini dipengaruhi berbagai fenomena yang berkembang di Indonesia diantaranya globalisasi yang berpengaruh pada pola pikir anak usia muda saat ini, masalah sosial yang menuntut standar kesuksesan, fenomena naiknya angka perceraian dalam masyarakat yang mempengaruhi mental calon pasangan muda, pandemi covid-19, lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta fenomena nikah siri yang menjadikan pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak diakui secara hukum. Kata kunci : dokumen kependudukan; globalisasi; pernikahan; pertumbuhan penduduk; undang-undang.
Co-Authors Pujo Santoso