Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara
Sudirman, Rusdianto
Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Syafaat Anugrah Pradana; Rusdianto Sudirman; Muh. Andri Alvian
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 20 No 1 (2022): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.661 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v20i1.2811

Abstract

The state is obliged to provide protection and fulfillment of the right to freedom of expression, but these ideals still try to pursue an ideal position towards law enforcement and human rights in accordance with the orders of Pancasila and the 1945 NRI Constitution. Therefore, this study aims to find out and analyze the problems of human rights enforcement in the concept of a legal state in terms of the right to freedom of expression. The method used in this study is a normative research method with a conceptual approach (conseptual approach). The results showed that law enforcement against free speech was reviewed in three aspects, namely legal structure, legal substance, and legal culture. These three aspects became the source of findings of fundamental problems, so that the revision of the law on electronic information and transactions, the restorative justice approach, and the development of national character became a necessity in the context of enforcing the right to free speech in Indonesia in accordance with Pancasila and the 1945 NRI Constitution.
URGENSI PEMBENTUKAN TIM ANALISIS KEBUTUHAN PERDA (AKP) DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Sudirman, Rusdianto
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 2 Nomor 2 April 2024
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/sultan_htn.v2i2.7973

Abstract

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan di daerah harus dapat membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah, program pembentukan peraturan perundang-undangan daerah harus disusun melalui mekanisme Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda dalam tahapan Penyusunan Program Pembentukan Perda di DPRD Kota Parepare. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi suatu urgensi dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. DPRD Kota Parepare telah cukup efektif melaksanakan metode Analisis Kebutuhan Perda (AKP) tersebut dengan membentuk tim khusus (Tim AKP), upaya penyusunan Program Pembentukan Perda melalui metode Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di DPRD Kota Parepare adalah suatu pedoman agar melahirkan peraturan daerah yang solutif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Legal Certainty of Management Rights of Lejja Nature Tourism Park, Soppeng Regency Perspective of Siyasah Tasyri'iyyah Sri wahyuni; Rusdianto Sudirman
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 3 Nomor 2 April 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/sultan_htn.v3i2.12942

Abstract

This study discusses legal certainty in the management of the Lejja Nature Tourism Park (TWA) of Soppeng Regency from the perspective of Siyasah Tasyri'iyyah. The main focus of this research is the analysis of the division of authority between the Natural Resources Conservation Center (BBKSDA) and PT. Mataesso Mattappa in the management of the tourist area. The purpose of this study is to examine the legal certainty of the management rights of TWA Lejja and evaluate its management based on the principles of Siyasah Tasyri'iyyah. This study uses a qualitative method with a sociological juridical approach. Data was collected through observations, interviews with BBKSDA, PT. Mataesso Mattappa, and tourists, as well as the study of documents related to applicable legal regulations. The theories used in the analysis include the theory of legal certainty, the division of power, and Siyasah Tasyri'iyyah. The results of the study show that the management of TWA Lejja has not fully reflected legal certainty due to the overlap of authority between BBKSDA as a regulator and PT. Mataesso Mattappa as operational manager. Despite the division of duties, its implementation is still not optimal in applying the principles of Siyasah Tasyri'iyyah, especially in the aspects of justice and trust for environmental conservation and community empowerment.
PELANGGARAN SUBSTANTIF DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BAWASLU DI KABUPATEN PINRANG Sudirman, Rusdianto; Hardin, Dian Ramdhani
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.694 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3185

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran BAWASLU dalam penanganan pelanggaran pemilu. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU diatur dalam Pasal 101, 103, 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pegumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran BAWASLU dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pinrang sudah terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akan tetapi, pelaksanaan peran BAWASLU menghadapi beberapa hambatan, seperti laporan pelanggaran dari masyarakat yang kurang berkualitas, saksi yang takut dan mendapatkan ancaman dari terlapor, perbedaan penafsiran unsur Gakkumdu, dan adanya tekanan politik terhadap institusi penegak hukum diluar BAWASLU yang dilibatkan dalam Gakkumdu.
Co-Authors Hardin, Dian Ramdhani Muh. Andri Alvian Pradana, Syafa’at Anugrah Sri Wahyuni