Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi TANFIDZIY : Hukum Tata Negara dan Siyasah
Abdullah Abdullah
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemungutan Suara Ulang dalam Perspektif Fikih Siyasah Taufiq Alhadi Nasution; Abdullah Abdullah
TANFIDZIY Vol 1 No 2 (2022): Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah
Publisher : Constitutional Law and Siyasah Department, Sharia and Law Faculty, IAIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.863 KB) | DOI: 10.47766/tanfidziy.v1i2.1051

Abstract

Analysis of the Constitutional Court Decision Number 37/PHP.BUP-XIX/2021 because there was a violation in the regional head election process so that a repeat voting was necessary at 16 polling places at 16 TPS in Labuhan Batu Selatan Regency, and KPPS Performance in Organizers Regional Head Election Seen from the Perspective of Siyasah Jurisprudence. This research is Juridical Empirical. Data collection methods used in this study are observation, interviews, and documentation. The results of the study are that serial number 02 won again from the re-voting in 2021, where serial number 02 was previously in the local elections in 2020, serial number 02 received the most votes. and the plaintiff pair number 02 could not outperform it. The siyasa fiqh review of the performance of the voting organizer group (KPPS) in regional head elections (PILKADA) has not fully proceeded in accordance with siyasa fiqh. because there are still voting organizer groups who are not fully responsible for their work because there are still negligence committed while on duty in holding regional head elections.
Ihdad Wanita Karir (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Perspektif Ulama Kontemporer Kota Lhokseumawe Abdullah Abdullah
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 10 No. 2 (2021): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v10i2.217

Abstract

Keberadaan wanita karir (tenaga pendidik Pegawai Negeri Sipil) di kota Lhokseumawe yang ditinggal mati suami tidak mendapatkan dispensasi waktu untuk ber ihdad dari pemerintah sejumlah ketentuan syari’at bahkan kalau ia melaksanakan iddah dalam waktu relatif lama tersebut maka atasan akan mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP.1) dan (SP.2) seterusnya pemecatan, oleh sebab itu maka ia terpaksa keluar rumah untuk bekerja tidak melaksanakan ibadah ihdad. hal ini sangat dilematis bagi wanita karir sehingga perlu solusi bagaimana idialnya ihdad bagi wanita karir, untuk menjawab persoalan tersebut penulis merumuskan dua persoalan pokok. Pertama: Bagaimana konsep ihdad menurut fiqih munakahat, Kedua: Bagaimana pandangan Ulama kontemporer Kota Lhokseumawe terkait ihdad wanita karir. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Ihdad Menurut fiqh munakahat adalah halangan atau larangan memakai wewangian dan perhiasan dan tidak boleh keluar rumah bagi wanita secara mutlaq selama empat bulan sepuluh hari. Kedua: Pandangan Ulama kontemporer Kota Lhokseumawe terhadap wanita karir dalam menjalankan ibadah Ihdad, hukum melaksanakan ihdad adalah wajib namun dibolehkan tidak menjalankan secara sempurna karena berhadapan dengan karir yang digelutinya, kebolehan tersebut apabila suami tidak meninggalkan harta warisan yang mencukupi dan terjadi kemudharatan terhadap dirinya dan keluarganya apabila tidak bekerja
Co-Authors Taufiq Alhadi Nasution