p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA, SINGAPORE, MALAYSIA : KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM Denny Tendra; Elfrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.357

Abstract

Pada 20 Agustus 2019 Mahkamah Agung melakukan pembaharuan hukum terkait gugatan sederhana dengan mengeluarkan PerMA No.14 Tahun 2019 , salah satu isinya merubah jumlah nominal kerugian materi yang bisa di akomodir gugatan sederhana menjadi maksimum 500 juta rupiah. Hal ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha umkm, besar & para konsumen yang memiliki sengketa perdata umum, karena gugatan sederhana dapat dilakukan untuk nominal kerugian materi sampai maksimal 500 juta rupiah dengan jangka waktu penyelesaian yg cepat dan berbiaya ringan. Gugatan Sederhana di dunia dikenal dengan nama small claim court ( SCC ), di Singapura small claims court sudah diberlakukan sejak tahun 1985 sampai sekarang. dengan jumlah max kerugian materi yang di akomodir 20 ribu – 30 ribu SGD, sementara di Malaysia Small Claims Procedure di berlakukan sejak tahun 2012 sampai sekarang, dengan jumlah max kerugian materi yang diakomodir 5 ribu RM. Dengan melihat perbandingan hukum terkait gugatan sederhana antara Indonesia, Singapura, & Malaysia makan akan terlihat bahwa gugatan sederhana yang diberlakukan di Indonesia lebih baik dalam hal jumlah nominal kerugian materi yang bisa diakomodir dan kecepatan prosesnya. Tetapi jika kita lihat pada sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri di kota-kota besar Indonesia jumlah perkara gugatan sederhana sangat sedikit sekali jumlahnya dibanding gugatan perdata biasa. Oleh karena itu keunggulan prosedur gugatan sederhana ini perlu di berdayakan secara masif dan berkesinambungan lewat seminar, webminar, talkshow, penulisan artikel, jurnal oleh pemerintah, akademisi, praktisi hukum, pemilik usaha, atau oleh siapapun agar menjadi budaya hukum pilihan utama ketika menghadapi sengeketa perdata umum sejumlah tertentu.
Relevansi Governing Law Terkait Praktek Unfair Calling pada Kontrak Jaminan Perbankan Internasional Demand Guarantee dalam Transaksi Bisnis Internasional Denny Tendra
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1104

Abstract

There are two types of Bank Guarantees related to international buying and selling that are widely applicable internationally and recognized by international civil law, namely: Standby Letter of Credit (SBLC) & Demand Guarantee (DG). SBLC is a guarantee/guarantee issued by a bank, which results in the bank's obligation to pay the party receiving the confirmation (beneficiary) in the event of a default/default, or an obligation to pay from the guaranteed party (applicant). DG refers to international civil law URDG 758. The Demand Guarantee adheres to the principle of independence and the principle of document attachment, so there are two elements of risk in agreeing to the Demand Guarantee, First, namely: Disbursement of the Demand Guarantee is based only on a written claim letter from the Beneficiary to Issuing Bank. Second, namely: A clear expiration date must be stated in the Demand Guarantee. The act of claiming unilaterally by the beneficiary (the party receiving the guarantee) that the Applicant is in default even though the underlying contract conditions have been fulfilled, this is also called the practice of Unfair Calling. The URDG does not contain provisions regarding this matter. Therefore, it relies on jurisprudence and national legal laws applicable in a country (Governing Law) to determine in which case a request for disbursement of the Demand Guarantee is considered a default and unfair.