<![CDATA[Alza Ramandha, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alzaramandha@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap pasal 10 ayat (1) dan pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan No.68/PMK.03/2022 tentang PPn dan PPh atas transaksi aset kripto bagi exchanger global yang tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak serta menganalisis pemungutan pajak terhadap binance exchange selaku PPMSE yang berada diluar daerah pabean dan tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Adapun mengenai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan 2 (dua) metode penafsiran interpretasi yakni interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan dengan metode penelitian tersebut diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang penulis angkat yakni Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak harus segera melakukan penerapan pasal 10 ayat (1) dan pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 mengenai penunjukkan pemungut pajak dari luar daerah pabean khususnya binance exchange agar tidak ada celah hukum untuk melakukan penghindaran pajak bagi pelaku transaksi aset kripto di Indonesia melalui binance exchange serta terciptanya kepastian hukum didalam sistem pemungutan pajak terhadap pelaku transaksi aset kripto melalui binance exchange. Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Transaksi Aset Kripto, Exchanger Global ABSTRACT This research aims to analyze the juridical implication of Article 10 Paragraph (1) and Article 27 of the Regulation of the Finance Minister Number 68/pmk.03/2022 concerning Value-Added Tax and Income Tax imposed on the transaction of crypto assets for global exchangers not appointed by tax collectors and to analyze the collection of tax in Binance exchange as the PPMSE located outside customs area not appointed by the tax collector concerned. This research employed normative juridical method, statutory, analytical, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using 2 interpretation methods such as grammatical and systematic interpretations. The research reveals that the Ministry of Finance represented by the Directorate General of Taxation should immediately implement Article 10 paragraph (1) and Article 27 of Finance Minister Number 68/PMK.03/2022 regarding the appointment of tax collectors outside the customs region, especially the Binance exchange. This measure is intended to prevent legal loopholes in tax avoidance for those involved in the transaction of crypto assets in Indonesia with the Binance exchange and to foster legal certainty of tax collection systems for the parties concerned. Keywords: Juridical Implications, Crypto Asset Transactions, Global Exchange]]>
