<![CDATA[Fichry Ikhlasul Prabas, Muktiono, Triya Indra Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Hayono No.169 Malang e-mail: Fichryeky@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait konflik asas dan pasal dalam tugas perbantuan pada kewenangan antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme, penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi konflik asas dan pasal yang terjadi dalam kewenangan antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme sekaligus merumuskan pembagian kewenangan yang ideal antar kedua institusi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Apa konflik yang terjadi antara TNI dan Polri dalam kewenangan terkait penindakan aksi terorisme? 2. Bagaimana pembagian kewenangan yang ideal dan proporsional antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan dengan sejarah (historical approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dan interpretatif yaitu menggunakan interpretasi dengan penafsiran gramatikal dan menggunakan penafsiran sistematis. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah. terdapat beberapa konflik dalam kewenangan antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme yang menjadi penyebab adanya pertentangan atau konflik dengan asas kepastian hukum serta adanya konflik antar pasal pada kewenangan antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme. Dihasilkan juga jawaban atas pembagian kewenangan yang ideal dan proporsional antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme yaitu adanya beberapa opsi dalam melakukan pembagian kewenangan yang ideal dan proporsional untuk TNI dan Polri dalam menindak aksi terorisme. Kata Kunci: Konflik, Kewenangan, TNI, Polri, Terorisme ABSTRACT This research aims to identify the conflict between principles and articles over assistance deployment within the authorities of the Indonesian Armed Forces (henceforth referred to as TNI) and Indonesian National Police (henceforth referred to as Polri) in response to terrorism and formulate ideal authority distribution between these two institutions. Departing from the above issue, this research aims to investigate: 1. What conflict takes place between TNI and Polri regarding the authority to act against terrorism and 2 How ideal and proportional authority distribution between TNI and Polri to act against terrorism can be performed. This research employed normative juridical methods, and statutory, historical, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using descriptive and interpretative techniques in the form of grammatical and systematic interpretations. The research results conclude that the conflict between the principle and article of the two institutions contravenes the principle of legal certainty. Similarly, the conflict between the article and the authority of these two institutions can be understood in a way that the TNI has the authority to take action to fight against terrorism while TNI, in this case, is positioned as a supplementary element assisting Polri. Approaches need to be taken into account for ideal and proportional authority distribution between the two institutions to fight against terrorism. Keywords: Conflict, Authority, TNI, Polri, Terrorism]]>
