<![CDATA[Muti’ah Yustikasari, Lucky Endrawati, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mutiayustikasari98@gmail.com ABSTRAK Pada kasus First Travel ini terjadi kesalahan penangananan terhadap aset sitaan. Menurut Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Aset-aset tersebut menjadi barang rampasan negara yang artinya tidak dikembalikan kepada jemaah melainkan jadi rampasan negara. Aset First Travel yang tersisa sudah selayaknya menjadi hak jamaah First Travel yang tertipu dari promo umrah bodong tersebut. Pada perkara ini, negara tidak mengalami kerugian sehingga putusan tersebut dinilai salah jalur. Pada perkara ini seharusnya dalam memutus suatu putusan hakim melihat dari sisi korban. Perlindungan hukum kepada korban atas kerugian yang terjadi khususnya dalam perkara penipuan sudah selayaknya harus menjadi pertimbangan hakim, hal ini yang menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan aset rampasan negara yang dapat memenuhi perlindungan hukum terhadap korban khususnya dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh agen penyedia layanan umrah. Penulis hendak mengkaji terkait dengan kedudukan aset sitaan yang menjadi barang ranpasan negara dalam hukum positif Indonesia, serta perlindungan hukum terhadap korban penipuan khususnya dalam perkara first travel yang dapat menjamin rasa keadilan bagi korban. Sehingga penulis merumuskannya dalam judul penelitian yakni Kajian Yuridis Mengenai Barang Rampasan Negara Dalam Upaya Perlindungan Korban Penipuan Perusahaan Penyedia Layanan Umrah (First Travel). Kata Kunci: Barang rampasan Negara, Perlindungan korban penipuan, Perusahaan penyedia layanan umrah, First Travel ABSTRACT Court Decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018 declares that asset confiscated by the state is under the control of the state and not returned to the affected customers. Specifically, the customers using the services provided by First Travel to organize their Umrah Program became the victims of the fraud committed by First Travel, and they lost their money due to the fraud, while the asset of First Travel was confiscated by the state but not returned to the customers regarding the loss they experienced. This is viewed as an inappropriate court decision since the position of the victims did not receive enough attention. The legal protection for the victims should have been taken into account by the judges. Departing from the issue above, this research aims to delve into the position of the confiscated asset according to the positive law in Indonesia and study the legal protection for the victims that can assure justice for the victims. Keywords: State booty, Fraud victim protection, Umrah service provider companies, First Travel]]>
