Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Muslimah Hayati
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OTORISASI HUKUM YANG DIKELOLA Muslimah Hayati
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2900

Abstract

Hukum merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Pembentukan hukum yang berlaku tdak hanya di pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah yang diharapkan mampu mencapai tujuannya yaitu menyejahterakan masyarakat. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui otorisasi hukum yang dikelola. Tujuan dari penelitian ini ialah memperoleh informasi memgenai peran dari pemerintah daerah dalam membuat beragam hukum yang berlaku sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan atau otonomi dalam mengatur dserahnya sendiri termasuk dalam menyusun beragam kebijakan yang akan diberlakukan. Untuk itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui beragam aturan yang disusun dan diberlakukan seperti aturan mengenai pemggunaan dana APBD, investasi, wisata, kesejahteraan social, penanggulangan kemiskinan dan lain sebagainya dimana hal ini tentu saja akan memberikan pengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
The Conserving Agrarian Land for Future Generations: A Policy Blueprint for Indonesia Anis Mashdurohatun; Muslimah Hayati; Saritua Silitonga; Zaenal Arifin; Amanda Amanda
Jurnal Hukum Vol 41, No 1 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v41i1.39893

Abstract

This study examines the current laws and regulations on land conversion that have not been able to uphold ecological justice, challenges in the prevailing laws and regulations; and the reconstruction of these laws and regulations to comply with the values of ecological justice. This research aims to improve the protection of sustainable food agricultural land for future generations. This study used a normative legal method. The results of the study indicate that the Indonesian regulatory framework has not been able to achieve ecological justice due to competing demands between agrarian and non-agricultural land use. The government's regulatory authority derived from the 1945 Constitution often prioritizes economic goals over ecological justice, so that land protection policies are inadequate. This study concludes with a proposal to reconstruct the regulatory framework to comply with the principle of ecological justice, by proposing specific changes to Articles 2, 23, 39, 42, and 70 of Law No. 41 of 2009, Article 103 of PP No. 26 of 2021, and Article 44 of Law No. 41 of 2009 as amended by the Job Creation Law No. 6 of 2023. This study recommends integrating ecological justice into the legal framework, enhancing provisions to mandate local government participation, and strengthening governance and law enforcement in conserving agrarian land. 
Co-Authors Amanda Amanda Anis Mashdurohatun Saritua Silitonga Zaenal Arifin