Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SASI
Muslimah Hayati
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OTORISASI HUKUM YANG DIKELOLA Muslimah Hayati
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2900

Abstract

Hukum merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Pembentukan hukum yang berlaku tdak hanya di pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah yang diharapkan mampu mencapai tujuannya yaitu menyejahterakan masyarakat. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui otorisasi hukum yang dikelola. Tujuan dari penelitian ini ialah memperoleh informasi memgenai peran dari pemerintah daerah dalam membuat beragam hukum yang berlaku sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan atau otonomi dalam mengatur dserahnya sendiri termasuk dalam menyusun beragam kebijakan yang akan diberlakukan. Untuk itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui beragam aturan yang disusun dan diberlakukan seperti aturan mengenai pemggunaan dana APBD, investasi, wisata, kesejahteraan social, penanggulangan kemiskinan dan lain sebagainya dimana hal ini tentu saja akan memberikan pengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
The Conserving Agrarian Land for Future Generations: A Policy Blueprint for Indonesia Anis Mashdurohatun; Muslimah Hayati; Saritua Silitonga; Zaenal Arifin; Amanda Amanda
Jurnal Hukum Vol 41, No 1 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v41i1.39893

Abstract

This study examines the current laws and regulations on land conversion that have not been able to uphold ecological justice, challenges in the prevailing laws and regulations; and the reconstruction of these laws and regulations to comply with the values of ecological justice. This research aims to improve the protection of sustainable food agricultural land for future generations. This study used a normative legal method. The results of the study indicate that the Indonesian regulatory framework has not been able to achieve ecological justice due to competing demands between agrarian and non-agricultural land use. The government's regulatory authority derived from the 1945 Constitution often prioritizes economic goals over ecological justice, so that land protection policies are inadequate. This study concludes with a proposal to reconstruct the regulatory framework to comply with the principle of ecological justice, by proposing specific changes to Articles 2, 23, 39, 42, and 70 of Law No. 41 of 2009, Article 103 of PP No. 26 of 2021, and Article 44 of Law No. 41 of 2009 as amended by the Job Creation Law No. 6 of 2023. This study recommends integrating ecological justice into the legal framework, enhancing provisions to mandate local government participation, and strengthening governance and law enforcement in conserving agrarian land. 
Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Penetapan Batas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional Alfisyahrin Firdaus; M. Hadin Muhjad; Fauzan Ramon; Muslimah Hayati; Achmadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4633

Abstract

Asas kontradiktur delimitasi merupakan asas fundamental dalam hukum pendaftaran tanah yang berperan penting dalam proses penetapan batas bidang tanah. Asas ini menekankan keterlibatan langsung para pihak yang berbatasan untuk menyaksikan dan menyetujui batas yang ditentukan, sehingga tercapai kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas kontradiktur delimitasi dalam sistem pendaftaran tanah nasional, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, serta menawarkan solusi untuk memperkuat asas tersebut agar berfungsi optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa batas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas kontradiktur delimitasi telah diakui dalam sistem pendaftaran tanah, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Kendala yang muncul antara lain minimnya pemahaman masyarakat, lemahnya administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya pedoman teknis yang baku. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat pertanahan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar asas ini dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa dan penjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tanah.
Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia Fajrian Noor Anugrah; Indry Sampelan; Muslimah Hayati; Achmadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4635

Abstract

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mati mengacu pada STNK yang masa berlakunya telah habis karena tidak diperpanjang. Pemilik kendaraan menghadapi beberapa konsekuensi hukum yaitu administratif dan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan pajak kendaraan bermotor yang terintegrasi dengan STNK dan perlindungan hukum bagi penunggak pajak kendaraan bermotor dalam perspektif hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan, pengawasan dan penindakan bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama: penerapan sanksi pidana pelanggaran penunggak pajak kendaraan bermotor yang telah dikenakan sanksi administratif denda keterlambatan meimbulkan penafsiran berbeda antara pemilik kendaraan bermotor dengan kepolisian. Kedua: Pengemudi kendaraan bermotor pada saat pemerikasaan dapat menunjukkan STNK meskipun belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tidak dapat melakukan tindakan tilang atau sita sementara oleh pihak kepolisian.
Reconstructing Justice in Land Acquisition for Public Interest in Indonesia from the Perspectives of Legal Pluralism Werner Menski Hayati, Muslimah; Noor Anugrah, Fajrian; Setiawan, Dri; Budiono, Arief; Ali Polatjon Ogli, Turdialiev Mukhammad
SASI Volume 32 Issue 2, June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v32i2.3599

Abstract

Introduction: This article examines the recurring gap between the normative principle of justice in land acquisition regulations for public interest development and the reality of its implementation in Indonesia. This study highlights recurring conflicts, weak community participation, and socio-cultural tensions that arise in state-driven development projects. Purposes of the Research: This study aims to analyze issues of justice in land acquisition for public purposes and reconstruct a more balanced model of justice using Werner Menski's legal pluralism, which integrates state law, social norms, and moral-ethical values. Methods of the Research: This study employs normative legal research, adopting a legislative, conceptual, and philosophical approach. Analysis was conducted on the regulatory framework, land acquisition principles, and the application of Menski's triangular legal pluralism model to assess the gap between norms and field practices. Results of the Research: Findings reveal that the dominance of state-centered legal positivism in land acquisition often neglects socio-cultural values and moral dimensions of justice, resulting in social conflict, marginalization, and inequality. As its principal novelty, this study reconstructs the concept of justice in land acquisition through a pluralistic, participatory, and contextual model. This model integrates state law, living law, and ethical considerations, promotes meaningful community participation in decision-making processes, and adapts legal implementation to local socio-cultural realities. In doing so, it seeks to balance legal certainty, social legitimacy, and substantive justice in the governance of land acquisition.
Co-Authors Achmadi Alfisyahrin Firdaus Ali Polatjon Ogli, Turdialiev Mukhammad Amanda Amanda Anis Mashdurohatun Arief Budiono Fajrian Noor Anugrah Fauzan Ramon Indry Sampelan M. Hadin Muhjad Noor Anugrah, Fajrian Saritua Silitonga Setiawan, Dri Zaenal Arifin